Sidang Gugatan Khofifah Bukti KPU Jatim Tak Profesional

Sidang Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) terkait gugatan pasangan Khofifah-Herman membuktikan KPUD Jawa Timur tidak profesional dalam melaksanakan tahapan pemilukada.

Menurut Direktur Lembaga Kajian dan Survey Nusantara (LAKSNU) Gugus Joko Waskito, tidak hanya persoalan dukungan PPNUI dan Partai Kedaulatan yang sharusnya sah kepada pasangan Khofifah-Herman, tapi akhirnya semakin membuka kotak pandora yang selama ini disimpan rapi oleh penyelenggara Pemilukada Jatim.

"Dalam sidang DKPP terkuak fakta baru mulai dari tahapan awal pilgub sampai proses pengumuman cagub-cawagub yang lolos dengan cara votting," ujar Gugus kepada wartawan di Jakarta, Selasa (30/7).

Dia menambahkan, apabila nantinya DKPP memutuskan ada pelanggaran etika oleh KPUD Jatim dan berakhir dengan sanksi yang berat, maka produk KPUD yang sudah diputuskan dalam tahapan pemilukada dinyatakan tidak berlaku.

Gugus menduga, dengan begitu kompleknya pelanggaran etika yang terstruktur, sistematis, dan masif terjadi di Pemilukada Jatim terdapat dalang di belakangnya. Karena pola yang dilakukan tiba-tiba dengan desian luar biasa rapi.

"Saya yakin di sidang PTUN semakin terkuak pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan penyelenggara pemilu di Jatim. Jika keputusan DKPP menyatakan ada pelanggaran, maka semakin banyak lagi masyarakat Jatim berani memberi informasi, data, dan dokumen pelanggaran lain," jelasnya.

Lebih jauh, lanjut Gugus, pasangan Khofifah-Herman masih banyak menyimpan peluru kebenaran yang tidak semuanya tersampaikan di sidang DKPP.

"Solusi yang tepat menurut saya adalah, tunda pilgub Jatim sampai setelah Pemilu 2014. Itu yang paling memungkinkan," tegasnya. [rus]