Berita

Politik

Stafsus SBY: Informasi Penyadapan di Inggris Sudah Diperoleh Juni 2013

SENIN, 29 JULI 2013 | 14:57 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sudah mengetahui informasi mengenai penyadapan yang dilakukan terhadap dirinya saat menghadiri Konperensi Tingkat Tinggi (KTT) G-20 di London, Inggris, April 2009 lalu. Staf Khusus Presiden bidang Hubungan Internasional Teuku Faizasyah mengatakan informasi mengenai penyadapan tersebut sudah diperoleh sejak Juni 2013.

"Sudah ada informasi bahwa tuan rumah (Inggris) melakukan tindak penyadapan, tidak hanya pada pihak tertentu tapi pada mayoritas negara,"  kata Staf Khusus Presiden bidang Hubungan Internasional Teuku Faizasyah di Jakarta, Senin (29/7).

Meski sudah mengetahui sejak Juni, kata Faizasyah, pemerintah baru tahu penyadapan itu untuk kepentingan Australia yang ingin mendapatkan kursi di Dewan Keamanan PBB setelah media Australia mengungkapkannya.


Penyadapan tersebut diduga dilakukan oleh Pemerintah Australia kepada Presiden SBY dengan menggunakan agen-agen intelijen Inggris dan Amerika Serikat. Dua media Australia yakni The Age dan The Sydney Morning Herald memberitakan rombongan Presiden SBY disadap saat menghadiri KTT G20 di London, Inggris pada 2009. Penyadapan dilakukan intelijen Amerika Serikat dan Inggris meskipun hasilnya dinikmati Australia.

PM Kevin Rudd menerima keuntungan dari kegiatan mata-mata Inggris pada Presiden SBY pada KTT G20 tahun 2009 di London. PM Rudd memiliki keinginan yang besar akan informasi intelijen, terutama pada pemimpin Asia Pasifik, Yudhoyono, Manmohan Singh (PM India) dan Hu Jintao (mantan Presiden Cina), kata sumber anonim dari intelijen Australia sebagaimana dikutip media itu.

Hasil penyadapan digunakan untuk mendukung tujuan diplomatik Australia, termasuk dukungan untuk memenangkan kursi di Dewan Keamanan PBB. "Tanpa dukungan intelijen yang diberikan AS, kami tak akan memenangkan kursi itu," kata pejabat di Departemen Luar Negeri dan Perdagangan yang tak mau disebutkan namanya. [dem]

Populer

Jaksa Belum Yakin Hasil Forensik Ijazah Jokowi

Rabu, 06 Mei 2026 | 18:31

Indonesia Menuju Gelap

Minggu, 03 Mei 2026 | 06:50

Sikap Dudung Pasang Badan Bela Seskab Teddy Berlebihan

Rabu, 06 Mei 2026 | 03:39

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

Nama Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terseret di Dakwaan Bos Blueray Cargo

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:16

Sikap Adem Ayem Seskab Teddy Mencurigakan

Selasa, 05 Mei 2026 | 02:06

KPK Dalami Peran Haji Her dan Suryo di Skandal Cukai Rokok

Jumat, 01 Mei 2026 | 20:51

UPDATE

Rano: Pendidikan Harus Memerdekakan Manusia

Jumat, 08 Mei 2026 | 00:05

Car Free Day di Rasuna Said Digelar Perdana 10 Mei

Kamis, 07 Mei 2026 | 23:34

Kasus Pemukulan Waketum PSI Bro Ron Berujung Damai

Kamis, 07 Mei 2026 | 23:12

Kali Kukuba di Halmahera Timur Diduga Tercemar Limbah PT FHT

Kamis, 07 Mei 2026 | 23:00

Pemerintah Bebaskan Pajak Restrukturisasi BUMN

Kamis, 07 Mei 2026 | 22:39

Negara Disebut Kehilangan Ratusan Triliun dari Bisnis Sawit

Kamis, 07 Mei 2026 | 22:15

Akper Husada Naik Kelas Jadi STIKES

Kamis, 07 Mei 2026 | 22:06

Dugaan Jual Beli Jabatan Pemkab Cianjur Bisa Rusak Meritokrasi

Kamis, 07 Mei 2026 | 21:27

DPR Usul 1 Puskesmas Punya 1 Psikolog

Kamis, 07 Mei 2026 | 21:04

New Media Merasa Dicatut, DPR Minta Bakom Lebih Hati-hati

Kamis, 07 Mei 2026 | 20:50

Selengkapnya