Pemerintah Indonesia mengecam penyadapan yang dilakukan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono saat menghadiri Konperensi Tingkat Tinggi (KTT) G-20 di London, Inggris, April 2009 lalu.
"Penyadapan tersebut merupakan tindakan tidak etis," kata Staf Khusus Presiden bidang Hubungan Internasional Teuku Faizasyah di Jakarta, Senin (29/7).
"Informasi harus didapatkan melalui cara-cara wajar seperti komunikasi langsung, surat, dan lainnya. Tindak penyadapan tentu bukan suatu hubungan yang baik dalam hubungan antarnegara," lanjut Faizasyah seperti disiarkan setkab.go.id.
Penyadapan diduga dilakukan oleh Pemerintah Australia kepada Presiden SBY dengan menggunakan agen-agen intelijen Inggris dan Amerika Serikat saat menghadiri KTT G-20 di London. Dua media Australia yakni The Age dan The Sydney Morning Herald memberitakan rombongan Presiden SBY disadap saat menghadiri KTT G20 di London, Inggris pada 2009. Penyadapan dilakukan intelijen Amerika Serikat dan Inggris meskipun hasilnya dinikmati Australia.
PM Kevin Rudd menerima keuntungan dari kegiatan mata-mata Inggris pada Presiden SBY pada KTT G20 tahun 2009 di London. PM Rudd memiliki keinginan yang besar akan informasi intelijen, terutama pada pemimpin Asia Pasifik, Yudhoyono, Manmohan Singh (PM India) dan Hu Jintao (mantan Presiden Cina), kata sumber anonim dari intelijen Australia sebagaimana dikutip media itu.
Hasil penyadapan digunakan untuk mendukung tujuan diplomatik Australia, termasuk dukungan untuk memenangkan kursi di Dewan Keamanan PBB. "Tanpa dukungan intelijen yang diberikan AS, kami tak akan memenangkan kursi itu," kata pejabat di Departemen Luar Negeri dan Perdagangan yang tak mau disebutkan namanya.
[dem]
