DALAM politik, tahun 2014 adalah tahun yang sangat penting bagi bangsa Indonesia. Karena akan ada pemilihan umum dan pemilihan Presiden.
Kali ini hanya 15 partai politik yang menjadi peserta pemilu. Jumlah ini berkurang jauh dibandingkan tahun 2009 lalu yang pesertanya sampai 38 partai politik dan 6 partai lokal. Ketatnya UU Pemilu No 8 tahun 2012 telah membuat sebagian besar partai dinyatakan tidak memenuhi syarat untuk ikut pemilu 2014.
Kalau di sepakbola kita punya kompetisi Liga Super Indonesia (LSI), maka di politik tahun 2014 bisa disebut kompetisi Liga Politik Indonesia (LPI).
Dalam Liga Super Indonesia, persyaratan klub untuk ikut sebenarnya sangat diperketat. Ada aspek finansial, infrastruktur (seperti stadion), personil, sistem administrasi, bahkan juga pembinaan usia muda. Namun karena kericuhan di PSSI seringkali terjadi, maka perkembangan klub, terutama dari sisi finansial masih sangat buruk.
Di Inggris ada English Premier League (EPL), kompetisi sepakbola paling terkenal dan laku di dunia. Peserta kompetisi liga Inggris juga sangat ketat. Setiap klub harus memiliki sekolah sepakbola untuk pembinaan usia muda. Pesepakbola terkenal seperti David Beckham, Ryan Giggs, Paul Schole, Phill Nevile adalah lulusan Manchester United Academy.
Final Liga Politik Indonesia untuk pemilihan anggota DPR dan DPD adalah tanggal 9 April 2014. Adapun pemenangnya diperkirakan diumumka antara 7-9 Mei 2014. Setelah itu akan diadakan pemilihan Presiden untuk periode 2014-2019. Menjelang akhir tahun 2014 Indonesia akan memiliki Presiden pengganti SBY.
Dengan demikian kompetisi Liga Politik Indonesia 2014 menjadi sangat penting. Tapi sayangnya partai politik peserta kompetisi tidak mempersiapkan kadernya dengan baik. Karena sekitar 90 persen anggota DPR periode 2009-2014 masih menjadi pemain utama partai politik.
Padahal kinerja DPR 2009-2014 sangat mengecewakan rakyat terutama karena perbuatan korupsi, jalan-jalan dengan alasan studi banding, besarnya biaya renovasi gedung, ruangan anggota DPR bahkan toilet yang sangat tinggi, banyaknya anggota DPR yang seringkali absen atau absensi diwakilkan orang lain, juga meminta fasilitas dari BUMN. Yang paling menyedihkan adalah keterlibatan langsung Ketua Umum Partai dalam tindakan korupsi, seperti yang terjadi di Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera.
Untuk bersaing dalam kompetisi Liga Politik Indonesia, banyak partai politik mencalonkan para selebrities sebagai calon anggota legislatif. Popularitas mereka diharapkan bisa menjadi daya tarik untuk terpilih. Bukan itu saja, di daerah-daerah, banyak partai politik yang mencantumkan keluarga terdekat seperti anak, menantu, mertua, paman, adik sebagai calon anggota legislatif. Tetapi kemampuan dan pengetahuan mereka tentang politik dan kepemerintahan masih diragukan.
Mengingat pentingnya Liga Politik Indonesia dalam menentukan arah dan tujuan bangsa Indonesia ke depan, maka UU Partai Politik dan UU Pemilihan Umum harus diperbaiki lagi dengan tujuan meningkatkan kualitas partai politik, anggota partai politik dan kader-kader yang diajukan menjadi calon anggota legislatif.
Seperti yang dilakukan oleh English Premier League, maka kedepannya setiap partai politik harus memiliki gedung dan kurikulum pendidikan tentang politik dan kepemerintahan, badan legislatif dan manajemen partai politik, terutama dalam bidang kaderisasi dan keuangan. Setiap calon anggota legislatif diwajibkan dan lulus dengan baik dalam pendidikan politik serta kepemerintahan tersebut. Sehingga proses seleksi menjadi calon anggota legislatif bisa lebih terbuka dan berkualitas.
Kita sungguh prihatin atas pernyataan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi yang menduga sekitar 200 kepala daerah diduga terlibat korupsi. Ini berarti 40 persen dari kabupaten dan walikota di Indonesia. Dengan begitu banyaknya kualitas kepala daerah yang hanya mementingkan kekayaan untuk diri sendiri, maka akan sulit bagi Indonesia untuk bersaing di era globalisasi sekarang ini.
Memang inisiatif dilakukan oleh beberapa perusahaan swasta. Seperti Rajawali Foundation yang setiap tahunnya mengirimkan 20 kepala daerah ke Harvard Kennedy School untuk belajar tentang manajemen kepemerintahan. Tapi untuk mencapai seluruh bupati/walikota dibutuhkan waktu 25 tahun. Bagaimana dengan ketrampilan Satuan Kerja Perangkat Derah (SKPD) yang menjadi ujung tombak penggunaan anggaran. Merekalah yang sebenarnya menjadi mitra kerja anggota DPR/DPRD dalam mengawasi pelaksanaan anggaran di pusat maupun daerah.
Pemerintah Cina dan Vietnam setiap tahun mengirimkan ribuan pegawai negeri ke Harvard Kennedy School di Amerika Serikat, Lee Kuan Yew School of Public Policy dan Nanyang Technological University di Singapore, di samping ke School of Public Policy and Management Tshing Hua University yang berlokasi di Beijing sendiri. Selain meningkatkan wawasan politik dan kepemerintahan, para pegawai negeri dan seperti SKPD-SKPD tersebut diharapkan mampu meningkatkan kinerja pemerintahan yang siap bersaing secara global. Terbukti perekonomian Cina dan Vietnam telah maju dengan pesat.
Karena individu-individu kader partai politik yang menjadi kunci utama kemajuan bangsa, maka dalam menghadapi pemilihan umum semestinya kontribusi dana setiap orang bisa lebih besar dari pada korporasi. Sekarang ini kontribusi dana perorangan untuk pemilu dibatasi hanya sampai Rp 1 miliar selama setahun, sementara dari korporasi dibatasi sebesar Rp 7,5 miliar per tahun. Seperti yang dilakukan Perancis, mestinya sumbangan dana dari perusahaan, baik negara maupun swasta, sama sekali dilarang.
Seperti yang dilakukan oleh Presiden AS Obama, pengumpulan dana terus menerus dilakukan. Bukan saja saat kampanye, tetapi juga untuk kampanye proses pengajuan undang undang baru. Tim Obama selalu menjaga hubungan dengan konstituennya melalui imel atau surat elektronik, sekaligus mengutarakan konsep undang undang, tantangan yang akan dihadapi dari pihak oposisi, dan kebutuhan dana yang diperlukan. Dengan cara ini selalu terjadi interaksi antara Obama dengan pendukungnya pada pemilu sebelumnya.
Kompetisi Liga Politik Indonesia 2014 akan berlangsung cukup seru. Semua partai masih memiliki kesempatan sama untuk menjadi pemenang. Namun karena pentingnya kompetisi 5 tahunan Liga Politik Indonesia, maka untuk tahun 2019 persyaratan memiliki Akademi Politik dan Pemerintah bagi setiap partai politik perlu diwujudkan. Sehingga tidak akan terjadi kekosongan calon-calon anggota legislatif maupun calon Presiden yang siap mewujudkan cita cita Indonesia sejahtera bagi seluruh rakyatnya.
Penulis adalah sosiolog dan tinggal di Jakarta.
