Bupati Katingan Kalimantan Tengah, Ahmad Yantenglie, dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi atas dugaan Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN) terkait proses lelang tender proyek Dana Bagi Hasil-Dana Reboisasi (DBH-DR) tahun 2009 lanjutan dengan anggaran Rp 40 miliar oleh tenaga teknis penilaian bibit dari Dinas Kehutanan Kabupaten Katingan, Kariano dan Pancaria.
"Sudah dilaporkan kemarin," kata kuasa hukum pelapor, Widodo melalui keterangan pers yang diterima redaksi, Kamis (25/7)
Widodo berharap KPK segera mengungkap laporan kliennya tersebut.
"Kami mengharapkan tim penyidik KPK dapat membantu mengungkap tindak pidana korupsi tersebut," ucapnya.
Dugaan adanya KKN yang dilakukan Yantenglie bermula dari proyek Rencana Tahunan yang diadakan Dinas Kehutan Kabupaten Katingan. Dinas Kehutanan mengajukan pelelangan ke unit layanan pengadaan ULP (Pokja Konsultan) Kabupaten Katingan untuk mengadakan pelelangan RTN. Kemudian konsultan mulai bekerja atau turun ke lapangan mencari lahan yang cocok untuk dijadikan areal reboisasi. Biaya diambil dari APBN pusat yang kemudian diberikan pada APBD Kabupaten Katingan untuk pembuatan reboisasi.
Lelang pengerjaan 17 paket pun digelar. Pokja Kabupaten Katingan menyeleksi guna mencari perusahaan yang betul-betul memiliki kualifikasi profesional yang bisa mengerjakan paket-paket reboisasi. Namun ternyata perusahaan yang terpilih menurut tim teknis penilaian bibit tak ada satupun yang memenuhi syarat. Dari data hasil seleksi pelelangan paket-paket reboisasi tersebut maka sesudah panitia mengumumkan pemenang 14 paket, ada delapan paket yang disanggah oleh perusahaan yang gugur dalam seleksi, dan 6 paket yang menang tidak disanggah.
Perusahaan yang menyanggah delapan paket tersebut, terang Widodo, lantas mengajukan banding ke Bupati Katingan dengan membayar uang jaminan dengan ketentuan jika hasil banding menang maka uang jaminan tersebut di kembalikan kepada yang mengajukan banding jika perusahaan tersebut kalah dalam banding maka uang tersebut di setorkan ke kas daerah Kabupaten Katingan. Tapi nyatanya terhadap delapan perusahaan itu juga tidak pernah mengembalikan uang jaminan banding. Bahkan permasalahan tersebut dibawa melalui lobby supaya memenangkan mereka sesuai dengan yang di tetapkan oleh Panitia Pokja Konstruksi tersebut.
Atas itulah pelapor Kariano melaporkan kecurangan tersebut ke Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Katingan, Hap Beperdo dan membeberkan bahwa Tim Inspektorat tersebut melakukan pemeriksaaan tidak benar atau menghalalkan segala cara sehingga hasil pengecekan dimanipulasi. Selain itu terjadi kongkalingkong antara rekanan dengan oknum di Dinas Kehutanan Katingan dan Pemda Kabupaten Katingan mengeruk keuntungan pribadi untuk memperkaya diri dan sangat merugikan keuangan negara.
Menurutnya, rekanan-rekanan itu mengeruk keuntungan tanpa melakukan kegiatan proyek di lapangan dan patut diduga penggunaan Dana Proyek DBH-DR Tahun 2009 Lanjutan, untuk money politik pada pemilihan putaran ke-II tgl 13 Juni 2013. Mengingat, 10 hari sebelum pencoblosan beberapa rekanan Dana proyek DBH-DR 2009 lanjutan, berkonspirasi menggalang dana untuk memenangkan pasangan Bacalon No. 2 pada Pemilukada Kabupaten Katingan.
"Setelah ditelisik lebih jauh beberapa rekanan tersebut memiliki hubungan kekeluargaan dan sebagian rekanan tergabung tim sukses bacalon bupati dari nomor 2," pungkas pengacara yang tergabung dalam Ihza&Ihza Law Firm ini.
[dem]
