Berita

Rizal Ramli: Ekonomi Indonesia Masuki 'Lampu Kuning'

SENIN, 22 JULI 2013 | 20:57 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

Kenaikan harga yang bertubi-tubi membuat ekonomi mayoritas keluarga Indonesia sudah memasuki 'lampu kuning'. Tragedi ini juga terjadi pada ekonomi makro yang selama ini dibangga-banggakan. Jika tidak diambil langkah-langkah antisipasif yang tepat dan cepat, tidak mustahil ekonomi Indonesia akhirnya benar-benar memasuki 'lampu merah'.

"Kenaikan harga yang bertubi-tubi pasca dinaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) dan kenaikan harga selama bulan puasa benar-benar memukul ekonomi rumah tangga sebagian besar rakyat Indonesia. Tambahan pula, beberapa indikator makro ekonomi semakin negatif. Jika tidak hati-hati bisa meningkatkan ketidakstabilan ekonomi," ujar ekonom senior Rizal Ramli di sela-sela buka puasa bersama wartawan, di Jakarta, Senin (22/7).

Berdasarkan data yang ada, neraca pembayaran pada kuartal pertama 2013 mengalimi defisit sebesar US$ -6,6 miliar.  Transaksi berjalan yang juga mengalami defisit sebesar US$ -5,3 miliar. Sementara itu, neraca modal defisit sebesar US$ -1,4 miliar. APBN 2013 juga diperkirakan akan mengalami defisit yg lebih besar karena  penerimaan pajak pada semester I-2013 tidak tercapai, baru sekitar 42% dari target. Sampai Juni 2013, penerimaan pajak baru Rp 411,39 triliun. Dalam APBN-P 2013, target penerimaan negara dari pajak dipatok Rp 995 triliun.
 

 
Menurut capres paling reformis versi Lembaga Pemilih Indonesia (LPI) itu, seharusnya pemerintah bisa mencegah Indonesia memasuki fase bahaya. Sejak belasan tahun silam, Indonesia selalu mencatat posisi positif untuk sejumlah indikator  ekonomi makro. Pada 2007, misalnya, neraca perdagangan mengalami surplus US$39,6 miliar, surplus itu turun menjadi US$26 miliar pada 2011. Kemudian anjlok menjadi US$-1,6 milyar tahun 2012 dan diperkirakan akan anjlok jadi US$-5 milyar tahun 2013.

"Pertanyaannya, kemana saja pemerintah selama ini? Mengapa tidak melakukan langkah-langkah antisipatif ketika dua tahun lalu tampak tanda-tanda peningkatan defisit? Saya prihatin, SBY dan para menteri sibuk kampanye dan memoles citra sehingga lupa dengan tanggung jawab utamanya. Sekali lagi saya mau tanya, apa yang telah dan akan dilakukan untuk mengurangi peningkatan quatro defisit (neraca perdagangan, current accounts, neraca pembayaran, dan defisit fiskal)?" tukas Menko Perekonomian era Presiden Abdurrahman Wahid itu.

Akibat indikator-indikator fundamental makro yang merosot, kata Ketua Umum Aliansi Rakyat untuk Perubahan (ARUP) itu, tidak aneh tekanan terhadap rupiah semakin besar. Padahal, bulan lalu Bank Indonesia tiap hari menggelontorkan tidak kurang US$200 juta ke pasar untuk menopang rupiah. Namun, lanjut ekonom senior tersebut, sepanjang fundamental ekonomi tidak dibenahi, langkah itu tidak akan membawa hasil yang optimal. Rizal Ramli melihat sebetulnya masih ada harapan Indonesia keluar dari 'lampu kuning' ini. Caranya, antara lain dengan memanfaatkan momentum kembali terpilihnya Perdana Menteri Jepang, Shinzo Abe untuk kedua kalinya. Lewat Abenomics-nya, Abe berusaha menggenjot ekonomi Jepang dengan mengeluarkan stimulus fiskal dan moneter yang agresif.

"Thailand sudah berhasil memanfaatkan momentum ini. PM Thailand berkunjung ke Jepang dan pulang membawa komitmen investasi Jepang sekitar US$60 miliar. Sayangnya rezim ini tidak bisa memanfaatkan momentum tersebut, karena sudah sangat korup dan terlalu sibuk memoles diri sehingga tidak fokus untuk melayani dan meningkatkan kesejahteraan rakyat," papar Rizal Ramli yang juga capres Paling Ideal versi The President ini. [dem]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Koperasi Harus Saling Berkolaborasi Perbesar Dampak Ekonomi

Jumat, 10 April 2026 | 22:20

Presiden Harus Ganti Gus Ipul Demi Sukses Muktamar NU

Jumat, 10 April 2026 | 22:14

Demonstran: MK Harus Jaga Marwah dan Jangan Takut Tekanan

Jumat, 10 April 2026 | 22:06

Pimpinan Baru Ombudsman RI Bertekad Kawal Asta Cita dan Perkuat Pengawasan Publik

Jumat, 10 April 2026 | 22:02

Teddy Bantah Isu RI Kaos, BBM Subsidi Tak Naik Jadi Bukti

Jumat, 10 April 2026 | 21:43

Breaking News: KPK OTT Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo

Jumat, 10 April 2026 | 21:38

Reshuffle Menteri Prabowo Jangan Tebang Pilih

Jumat, 10 April 2026 | 21:16

Dihantam Gelombang Mundur, PKN: Mati Satu Tumbuh Seribu

Jumat, 10 April 2026 | 21:02

Perlu Peraturan Pemerintah Baru Demi Lindungi 64 Juta UMKM di Era Digital

Jumat, 10 April 2026 | 20:48

TNI Digeber Lewat Bimtek Ketahanan Pangan

Jumat, 10 April 2026 | 20:44

Selengkapnya