Berita

ilustrasi/net

Politik

JK, Mahfud dan Jokowi Tak Perlu Buang Waktu Ikut Konvensi Demokrat

KAMIS, 18 JULI 2013 | 19:42 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

Keputusan Jusuf Kalla menolak ikut konvensi Partai Demokrat dinilai tepat. Ada alasan sehingga penolakan mantan Wakil Presiden itu dapat dimengerti dan disetujui.

"Saya setuju konvensi PD tidak perlu diikuti karena konsep yang salah, yaitu mirip dengan pemilihan Indonesia Idol," ujar pengamat politik Muhammad AS Hikam.

Hikam menegaskan konvensi dalam pemahaman dan praktik sistem politik demokratis bukanlah seperti pemilihan Indonesia Idol. Model konvensi yang paling mendekati demokratis adalah konvensi yang pernah dibuat Golkar sebelum Pilpres 2004 ketika Wiranto berhasil mengalahkan pesaingnya kendati gagal dalam Pilpres. Setelah itu, konvensi Golkar pun menjadi tidak lagi bermutu karena hanya berdasarkan maunya elite di DPP.


"Konvensi ala PD tampaknya sama saja, dengan mengandalkan survei yang kemudian ditentukan DPP nya. Jadi wajar kalau JK menolak karena kemungkinan beliau tersingkir gara-gara sentimen elit DPP PD akan sangat tinggi. Bukan karena kualitas beliau asor dibanding Pramono Edhie Wibowo misalnya," ungkap doktor politik lulusan Hawai University itu.

Tak hanya JK, kata Hikam dalam akun jejaring sosial mashikam.com, tokoh lain seperti Mahfud MD juga percuma saja ikut konvensi Demokrat. Langkah tersebut hanya akan buang-buang waktu karena akan bernasib sama. Demikian pula dengan Jokowi. Kalau Gubernur DKI itu ikut konvensi, ia  pasti akan "dikalahkan" di sana, karena ia akan cuma jadi alat PD untuk mengatrol citranya yang sedang terjun bebas.

"Orang nalar adalah mereka yang tidak mau buang-buang waktu untuk hal-hal yang sudah jelas tak bermanfaat," demikian Hikam. [dem]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Koperasi Harus Saling Berkolaborasi Perbesar Dampak Ekonomi

Jumat, 10 April 2026 | 22:20

Presiden Harus Ganti Gus Ipul Demi Sukses Muktamar NU

Jumat, 10 April 2026 | 22:14

Demonstran: MK Harus Jaga Marwah dan Jangan Takut Tekanan

Jumat, 10 April 2026 | 22:06

Pimpinan Baru Ombudsman RI Bertekad Kawal Asta Cita dan Perkuat Pengawasan Publik

Jumat, 10 April 2026 | 22:02

Teddy Bantah Isu RI Kaos, BBM Subsidi Tak Naik Jadi Bukti

Jumat, 10 April 2026 | 21:43

Breaking News: KPK OTT Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo

Jumat, 10 April 2026 | 21:38

Reshuffle Menteri Prabowo Jangan Tebang Pilih

Jumat, 10 April 2026 | 21:16

Dihantam Gelombang Mundur, PKN: Mati Satu Tumbuh Seribu

Jumat, 10 April 2026 | 21:02

Perlu Peraturan Pemerintah Baru Demi Lindungi 64 Juta UMKM di Era Digital

Jumat, 10 April 2026 | 20:48

TNI Digeber Lewat Bimtek Ketahanan Pangan

Jumat, 10 April 2026 | 20:44

Selengkapnya