Berita

ilustrasi/net

Politik

JK, Mahfud dan Jokowi Tak Perlu Buang Waktu Ikut Konvensi Demokrat

KAMIS, 18 JULI 2013 | 19:42 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

Keputusan Jusuf Kalla menolak ikut konvensi Partai Demokrat dinilai tepat. Ada alasan sehingga penolakan mantan Wakil Presiden itu dapat dimengerti dan disetujui.

"Saya setuju konvensi PD tidak perlu diikuti karena konsep yang salah, yaitu mirip dengan pemilihan Indonesia Idol," ujar pengamat politik Muhammad AS Hikam.

Hikam menegaskan konvensi dalam pemahaman dan praktik sistem politik demokratis bukanlah seperti pemilihan Indonesia Idol. Model konvensi yang paling mendekati demokratis adalah konvensi yang pernah dibuat Golkar sebelum Pilpres 2004 ketika Wiranto berhasil mengalahkan pesaingnya kendati gagal dalam Pilpres. Setelah itu, konvensi Golkar pun menjadi tidak lagi bermutu karena hanya berdasarkan maunya elite di DPP.


"Konvensi ala PD tampaknya sama saja, dengan mengandalkan survei yang kemudian ditentukan DPP nya. Jadi wajar kalau JK menolak karena kemungkinan beliau tersingkir gara-gara sentimen elit DPP PD akan sangat tinggi. Bukan karena kualitas beliau asor dibanding Pramono Edhie Wibowo misalnya," ungkap doktor politik lulusan Hawai University itu.

Tak hanya JK, kata Hikam dalam akun jejaring sosial mashikam.com, tokoh lain seperti Mahfud MD juga percuma saja ikut konvensi Demokrat. Langkah tersebut hanya akan buang-buang waktu karena akan bernasib sama. Demikian pula dengan Jokowi. Kalau Gubernur DKI itu ikut konvensi, ia  pasti akan "dikalahkan" di sana, karena ia akan cuma jadi alat PD untuk mengatrol citranya yang sedang terjun bebas.

"Orang nalar adalah mereka yang tidak mau buang-buang waktu untuk hal-hal yang sudah jelas tak bermanfaat," demikian Hikam. [dem]

Populer

Jaksa Belum Yakin Hasil Forensik Ijazah Jokowi

Rabu, 06 Mei 2026 | 18:31

Indonesia Menuju Gelap

Minggu, 03 Mei 2026 | 06:50

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

Nama Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terseret di Dakwaan Bos Blueray Cargo

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:16

KPK Dalami Peran Haji Her dan Suryo di Skandal Cukai Rokok

Jumat, 01 Mei 2026 | 20:51

Sikap Adem Ayem Seskab Teddy Mencurigakan

Selasa, 05 Mei 2026 | 02:06

Bos Rokok PT Gading Gadjah Mada Dipanggil KPK

Senin, 27 April 2026 | 14:16

UPDATE

Rano: Pendidikan Harus Memerdekakan Manusia

Jumat, 08 Mei 2026 | 00:05

Car Free Day di Rasuna Said Digelar Perdana 10 Mei

Kamis, 07 Mei 2026 | 23:34

Kasus Pemukulan Waketum PSI Bro Ron Berujung Damai

Kamis, 07 Mei 2026 | 23:12

Kali Kukuba di Halmahera Timur Diduga Tercemar Limbah PT FHT

Kamis, 07 Mei 2026 | 23:00

Pemerintah Bebaskan Pajak Restrukturisasi BUMN

Kamis, 07 Mei 2026 | 22:39

Negara Disebut Kehilangan Ratusan Triliun dari Bisnis Sawit

Kamis, 07 Mei 2026 | 22:15

Akper Husada Naik Kelas Jadi STIKES

Kamis, 07 Mei 2026 | 22:06

Dugaan Jual Beli Jabatan Pemkab Cianjur Bisa Rusak Meritokrasi

Kamis, 07 Mei 2026 | 21:27

DPR Usul 1 Puskesmas Punya 1 Psikolog

Kamis, 07 Mei 2026 | 21:04

New Media Merasa Dicatut, DPR Minta Bakom Lebih Hati-hati

Kamis, 07 Mei 2026 | 20:50

Selengkapnya