Berita

ilustrasi/net

Politik

JK, Mahfud dan Jokowi Tak Perlu Buang Waktu Ikut Konvensi Demokrat

KAMIS, 18 JULI 2013 | 19:42 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

Keputusan Jusuf Kalla menolak ikut konvensi Partai Demokrat dinilai tepat. Ada alasan sehingga penolakan mantan Wakil Presiden itu dapat dimengerti dan disetujui.

"Saya setuju konvensi PD tidak perlu diikuti karena konsep yang salah, yaitu mirip dengan pemilihan Indonesia Idol," ujar pengamat politik Muhammad AS Hikam.

Hikam menegaskan konvensi dalam pemahaman dan praktik sistem politik demokratis bukanlah seperti pemilihan Indonesia Idol. Model konvensi yang paling mendekati demokratis adalah konvensi yang pernah dibuat Golkar sebelum Pilpres 2004 ketika Wiranto berhasil mengalahkan pesaingnya kendati gagal dalam Pilpres. Setelah itu, konvensi Golkar pun menjadi tidak lagi bermutu karena hanya berdasarkan maunya elite di DPP.


"Konvensi ala PD tampaknya sama saja, dengan mengandalkan survei yang kemudian ditentukan DPP nya. Jadi wajar kalau JK menolak karena kemungkinan beliau tersingkir gara-gara sentimen elit DPP PD akan sangat tinggi. Bukan karena kualitas beliau asor dibanding Pramono Edhie Wibowo misalnya," ungkap doktor politik lulusan Hawai University itu.

Tak hanya JK, kata Hikam dalam akun jejaring sosial mashikam.com, tokoh lain seperti Mahfud MD juga percuma saja ikut konvensi Demokrat. Langkah tersebut hanya akan buang-buang waktu karena akan bernasib sama. Demikian pula dengan Jokowi. Kalau Gubernur DKI itu ikut konvensi, ia  pasti akan "dikalahkan" di sana, karena ia akan cuma jadi alat PD untuk mengatrol citranya yang sedang terjun bebas.

"Orang nalar adalah mereka yang tidak mau buang-buang waktu untuk hal-hal yang sudah jelas tak bermanfaat," demikian Hikam. [dem]

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Langgar HAM, Segera Tangkap Taufik Hidayat dan Dihukum Setimpal!

Senin, 22 Juni 2026 | 15:05

Berpeluang Kalah, Wajar Pengacara Profesional Menolak Bela Jokowi

Kamis, 25 Juni 2026 | 07:47

Dianggap Sakit Jiwa, Ini Jawaban KPK Soal Tuntutan Ringan Bos Blueray

Jumat, 26 Juni 2026 | 14:45

UPDATE

Prabowo Tindak Lanjuti Usulan Tambah Beasiswa S3 bagi Dosen

Minggu, 28 Juni 2026 | 16:09

Panitia Ogah Disusupi Politik, Jokowi Batal Ikut Kirab Budaya di Lampung Timur

Minggu, 28 Juni 2026 | 16:06

Sekolah Rakyat Bogor Padukan Panorama Alam dan Fasilitas Pendidikan Modern

Minggu, 28 Juni 2026 | 15:43

400 Lajang Ikut Golek Garwo, Kemenag Dorong Lahirnya Keluarga Sakinah

Minggu, 28 Juni 2026 | 15:35

Dana SAL Kemenkeu Perkuat Likuiditas dan Intermediasi Bank Mandiri

Minggu, 28 Juni 2026 | 15:29

Prabowo Target Pangkas BUMN dari 1.000 Jadi 250 Perusahaan

Minggu, 28 Juni 2026 | 14:47

Safari Politik Jokowi Bareng PSI Picu Sorotan

Minggu, 28 Juni 2026 | 14:28

Daftar 32 Tim yang Lolos Piala Dunia 2026, Lajut Fase gugur

Minggu, 28 Juni 2026 | 14:16

Australia Gandakan Denda Platform Medsos Nakal hingga Rp1 Triliun

Minggu, 28 Juni 2026 | 14:06

Membaca Sinyal di Balik Ritual Jokowi Injak Kepala Kerbau di Lampung

Minggu, 28 Juni 2026 | 13:56

Selengkapnya