Partai Kebangkitan Bangsa akan menempuh jalur hukum terkait keputusan Komisi Pemilihan Umum Jawa Timur yang mencoret pasangan Khofifah Indar Parawansa-Herman Sumawiredja.
"Kita akan menempuh jalur hukum ke PTUN," terang Sekretaris Jenderal PKB, Imam Nahrawi kepada Rakyat Merdeka Online, Senin (15/7).
Selain mengadu ke PTUN karena syarat administrasi untuk maju dalam Pilgub Jatim sudah lengkap disampaikan pasangan Berkah, kata dia, PKB juga akan mengadukan permasalah tersebut ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu.
"Kita akan laporkan beberapa komisioner (KPU Jatim) ke DKPP," demikian Nahrawi.
KPU Jatim Minggu (14/7) malam memutuskan hanya ada tiga pasangan calon gubernur dan wakil gubernur yang berhak ikut Pilgub Jatim Agustus 2013 nanti. Ketiganya adalah pasangan perseorangan Eggy Sudjana-M Sihat, serta yang diusung parpol Bambang DH-Abdullah Said, dan Soekarwo Saifullah Yusuf (Karsa). Sementara Khofifah-Herman terganjal dualisme dukungan Partai Kedaulatan dan Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia yang juga memberikan dukungan ke Karsa.
Dari hasil voting tertutup KPU Jatim memutuskan Khofifah-Herman tidak berhak ikut dalam Pilgub Jatim 2013. Tiga komisioner menyatakan Khofifah tidak memenuhi syarat, satu komisioner menyatakan Khofifah memenuhi syarat, dan satu komisioner berpendapat dukungan PK ke Khofifah memenuhi syarat dan PK pendukung Karsa tidak memenuhi syarat. Kemudian PPNUI pendukung Khofifah tidak memenuhi syarat dan PPNUI dukung Karsa memenuhi syarat.
Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Marwan Ja'far menilai ada upaya sistematis dari lawan politik Khofifah Indar Parawansah untuk mengganjalnya dari bursa Calon Gubernur Jawa Timur.
"Khofifah diganjal secara sistematis oleh lawannya (lawan politiknya)," kata Marwan.
Menurut dia, KPU Jatim sudah tidak netral dan tidak independen dalam memutuskan siapa calon gubernur Jatim yang ikut Pilgub. "KPU sudah menjadi alat politik lawannya Khofifah."
[dem]
