Terkait Hambalang, Kapan Edhie Baskoro Yudhoyono Digarap KPK?

Komisi Pemberantasan Korupsi didukung untuk menelisik hingga mengungkap tuntas soal ada atau tidaknya aliran dana haram mengalir ke kongres Partai Demokrat. Karena itu, semua yang terlibat dalam kongres yang digelar di Bandung Mei 2010 lalu itu harus diperiksa tanpa pandang bulu.

"Saya sangat mendukung sikap KPK yang adil, jujur dan berani. Kalau benar KPK ingin ungkap tuntas kaitan Hambalang dengan Kongres Partai Demokrat di Bandung. Panitia Kongres harus diperiksa semua," tegas mantan Sekretaris Departemen Agama DPP Partai Demokrat, Ma'mun Murod Al-Barbasy, malam ini (Kamis, 11/7).

Setelah memeriksa Ketua Organizing Commite Kongres Demokrat Didik Mukri, berikutnya KPK harus menggarap Ketua dan Sekretaris Steering Committe SC, yang saat itu masing-masing dijabat Edhie Baskoro Yudhoyono dan M. Nazaruddin. 

"Kapan giliran Ketua dan Sekretaris SC diperiksa. Ini satu paket dan keduanya harus diperiksa. Saya sangat menunggu. Saya sendiri tidak tahu siapa Ketua dan Sekretaris SC," sindir Wakil Sekretaris Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) PP Muhammadiyah ini sambil tersenyum kecut.

Tidak hanya OC dan SC, menurut Ma'mun, KPK juga harus periksa semua tim sukses calon ketua umum, baik dari kubu Anas Urbaningrum, Marzuki Alie maupun Andi Mallarangeng, termasuk SBY yang tegas mendukung Andi. Penting juga KPK untuk memeriksa aliran dana ke Partai Demokrat sebagai institusi. Begitu juga soal gratifikasi, KPK juga harus tegas.

"Kalau yang tidak jelas seperti (mobil) Harrier (yang diduga diterima Anas) diungkit-ungkit terus, kenapa yang sudah terang benderang, buktinya ada, saksinya ada kok sampai sekarang tidak juga diperiksa-periksa, " imbuhnya.

Karena itu, katanya lagi, kalau KPK mau menuntaskan keterkaitan Hambalang dengan Kongres Bandung periksa semuanya, kecuali kalau KPK sekedar ingin mencari-cari kesalahan Anas.

"Katanya Abraham Samad tidak takut kepada siapapun, buktikan dong kepada publik bahwa Ketua KPK itu seorang pemberani, yang tidak takut pada siapapun, kekuatan manapun, kecuali pada Allah Swt," tantang Sekretaris Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI) Cabang Jakarta ini.[zul]