Dua Dapil Diloloskan, PPP Bantah Intervensi Bawaslu

Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menghormati keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU yang sebelumnya menganulir keikutsertaannya di dua daerah pemilihan (dapil), yaitu Jawa Barat II dan Jawa Tengah III.

Tapi, jelas Jurubicara DPP PPP M. Arwani Thomafi, sebagai warga negara yang sadar hukum, pihaknya menempuh jalur yang diberikan UU. Karena itu, pihaknya mengajukan permohonan sengketa Pemilu ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Makanya, terkait putusan Bawaslu, Selasa lalu, yang mengabulkan permohonan sengketa tersebut, Sekretaris Fraksi PPP ini membantah ada intervensi.

"Jadi tidak benar keputusan Bawaslu itu, ada intervensi dari pihak tertentu atau dari DPR. Kita sangat hormati kedua lembaga ini. Sama hormatnya terhadap apapun putusannya," ungkap Arwani di ruang Fraksi PPP, kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada acara buka puasa bersama (Kamis, 11/7).

Dapil Jateng III PPP, misalnya, tidak diloloskan karena tidak memenuhi keterwakilan perempuan minimal 30 persen. Pasalnya, KPU menetapkan bacaleg Ainul Mardhiah tidak memenuhi syarat karena KTP yang kadaluarsa.

Bawaslu menilai Peraturan KPU tidak memperhatikan pasal 10 ayat (2) Perpres Nomor 126 Tahun 2013 soal Perekaman e-KTP. Dimana setiap orang yang telah melakukan perekaman e-KTP namun belum mendapatkannya, maka KTP yang lama dianggap masih berlaku.

PPP sendiri sudah menindaklanjuti putusan Bawaslu yaitu, segera melengkapi tindak lanjut administratif yang disyaratkan.

"Kita sudah tindaklanjuti keputusan Bawaslu, sudah kita serahkan. Saatnya kami menanti tindaklanjut KPU. Saya positive thinking, semoga proses ini berjalan dengan lancar. Kami bisa kembali berlaga di 2014 nanti," tandas caleg dari Dapil Jateng III ini. [zul]