Berita

ilustrasi/net

Kemenkeu Berharap Penyerapan Anggaran 2014 Lebih Baik

Rp 32 Triliun Anggaran Kementerian/Lembaga Negara Diblokir
KAMIS, 11 JULI 2013 | 06:21 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

Sebesar Rp 32 triliun anggaran di sejumlah Kementerian/Lembaga Negara diblokir. Anggaran ini dblokir karena tidak optimal dalam menyusun perencanaan anggaran pada semester I/2013.

Menurut Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, Askolani dilakukannya pemblokiran karena penyerapan tidak maksimal dan perencanaan kurang optimal.

"Kalau perencanaannya optimal, saya yakin tidak ada pemblokiran, revisi (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran/DIPA) juga berkurang frekuensinya," ujar Askolani beberapa hari lalu di Jakarta, seperti dikutip dari situs Sekretariat Kabinet RI (setkab.go.id), Kamis (11/7).


Aslokani mengakui, dibandingkan dengan Januari 2013, angka pemblokiran anggaran itu menunjukkan penurunan. Namun demikian, pihaknya terus berupaya menekan besarnya pemblokiran anggaran dengan mendorong penyerapan yang maksimal.

"Dua minggu lalu kami undang Kementerian/Lembaga untuk sikapi dan antisipasi supaya dana yang diblokir dapat diminimalkan dalam waktu sesingkat-singkatnya, (sehingga) saat ini angkanya Rp28 triliun," ujarnya.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, menurut dia, pihaknya akan melakukan koordinasi perencaan penganggaran yang lebih baik bersama dengan Kementerian/Lembaga dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). "Dengan demikian, pelaksanaan dan penyerapan anggaran 2014 akan lebih baik,"ungkapnya.

Selain itu, pihaknnya juga sedang mengupayakan penyederhanaan proses Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-K/L). Hal ini dilakukan dengan mendelegasikan kewenangan Kementerian/Lembaga sesuai dengan amanat Undang-Undang (UU) Keuangan Negara dan UU Perbendaharaan.

"Kelengkapan dokumen sepenuhnya akan diserahkan di Kementerian/Lembaga, bukan lagi di DJA (Direktorat Jenderal Anggaran)," tandas Aslokani. [rsn]

Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

UPDATE

JK Bukan Pelaku Penista Agama

Rabu, 22 April 2026 | 04:11

Gaya Koruptor Sorong Beda dengan Indonesia Barat

Rabu, 22 April 2026 | 03:37

GoSend Rilis Fitur Kode Terima Paket

Rabu, 22 April 2026 | 03:13

Disita Aset Rp2 Miliar dari Safe Deposit Box Pejabat Bea Cukai

Rabu, 22 April 2026 | 03:00

Rano Tekankan Integritas CPNS Menuju Jakarta Kota Global

Rabu, 22 April 2026 | 02:24

Pegawai BUMN Dituntut Tangkal Narasi Negatif terhadap Pemerintah

Rabu, 22 April 2026 | 02:09

Ibrahim Arief Merasa Jadi Kambing Hitam Kasus Chromebook

Rabu, 22 April 2026 | 02:00

Keluarga Nadiem Adukan Dugaan Kejanggalan Kasus Chromebook ke DPR

Rabu, 22 April 2026 | 01:22

Fahira Idris: Perempuan Jadi Tumpuan Indonesia Maju 2045

Rabu, 22 April 2026 | 01:07

Dony Oskaria: Swasembada Pangan Nyata Bukan Hoaks

Rabu, 22 April 2026 | 01:03

Selengkapnya