Presiden SBY Diharapkan Jadi Motor Dunia Kecam Kudeta Militer di Mesir

RMOL.  Sikap negara-negara Barat dan Amerika Serikat dalam menanggapi aksi penggulingan Mohamed Mursi, Presiden Mesir yang terpilih secara sah melalui mekanisme demokrasi disayangkan. Karena negara-negara tersebut tidak “tulus“ menyebut hal itu sebagai kudeta militer.

"Mereka mengabaikan nilai-nilainya sendiri dengan tidak menyebut intervensi militer di Mesir sebagai kudeta. Ini adalah tes ketulusan Barat telah gagal," ujar komisioner Komnas HAM, Maneger Nasution, kepada Rakyat Merdeka Online (Rabu, 10/7).

Hal ini berbeda sekali saat kudeta militer di Niger (tahun 2010) dimana Uni Eropa,  AS, dan Prancis mengimbau negara tersebut selekasnya memulihkan tata tertib UUD. Pada 2012 mereka juga mengecam kudeta militer di Afrika Barat, Mali. Gedung Putih juga mengecam keras kudeta militer di Guinea juga mengecam militer Bissau yang merebut kekuasaan dari kepemimpinan negara sipil.

Tak hanya itu, Maneger juga menyayangkan standar ganda Perserikatan Bangsa-Bangsa. Sekjen PBB Ban Ki Moon “membiarkan” kudeta di Mesir dan melihatnya sebagai bentuk pengungkapan kebebasan bersuara.

"Pada satu sisi mengagungkan demokrasi, namun pada kasus Mesir hanya diam seribu bahasa. Lantas kenapa pada saat terjadi kudeta di Mesir semua pada diam? Ada apa ini sebenarnya?” ungkapnya.

"Saya berharap Presiden RI memberikan (lagi) sikap lebih lugas lagi soal krisis Mesir ini. Karena fatsun politik Indonesia adalah bebas aktif. Indonesia  harus berperan aktif dalam menciptakan ketertiban dunia sesuai amanah UUD 1945," tandasnya. [zul]