Kontrol Pemerintah atas Berbagai Harga Kebutuhan Belum Maksimal

Aksi pemerintah mengintervensi pasar dan mengontrol berbagai harga kebutuhan masih belum maksimal. Untuk itu perlu ada bazar-bazar murah yang dilaksanakan atau bisa dikerjasamakan dengan pihak ketiga. Sehingga masyarakat bisa beribadah dengan baik dan juga bisa merasakan nikmatnya berlebaran.

Calon anggota DPD dari DKI Jakarta, Rommy, dalam keterangan persnya (Rabu, 10/7), mengugkapkan itu terkait harga bahan pokok yang melambung tinggi di bulan Ramadhan dan jelang Lebaran. Hal ini menyebabkan masyarakat kelas menengah ke bawah harus mengatur ekstra akuntansi rumah tangganya. Pasalnya, dari segi pemasukan bisa jadi tidak ada kenaikan, namun pengeluaran naik seiring kenaikan harga BBM dan harga bahan pokok. "Jangan sampai 'besar pasak daripada tiang'," ungkapnya.

Rommy menambahkan, momentum Ramadhan diharapkan bisa mendekatkan pemimpin dengan masyarakat. Pemerintah baik di tingkat Kecamatan maupun Kelurahan di Jakarta, harus proaktif melakukan bazar murah bekerjasama dengan pihak-pihak swasta, dan juga bisa menyediakan iftar/buka bersama. Sehingga shock atas kenaikan BBM yang berdampak pada kenaikan harga kebutuhan dapur setidaknya bisa terkurangi.

Menurutnya, perlu segera didorong agar Pemerintahan Jokowi juga bisa berupaya dengan segenap sumber daya yang ada untuk bisa membantu masyarakat yang berpendapatan kecil. Ibadah puasa bagi aparat pemerintah bisa juga disemarakkan seperti pepatah Jawa 'rame ing gawe, sepi ing pamrih'. Harusnya bekerja membantu masyarakat tanpa mengharap imbalan, sebagai abdi masyarakat.

"Saya sangat mengapresiasi rencana Pak  Jokowi-Ahok tentang rencana gebyar Ramadhan. Semoga kegiatan ini akan mendekatkan masyarakat dengan pemimpin dan juga mengurangi beban kenaikan harga bahan pokok. Ramadhan sudah mulai, sebaiknya segera dilaksanakan," demikian bekas aktivis Ikatan Pelajar Muhammadiyah ini. [zul]