Komisi Pemilihan Umum (KPU) membuka akses informasi yang seluas-luasnya kepada publik tentang tahapan penyelenggaraan pemilu. Salah satu terobosan yang dilakukan KPU, pada tahap pencalonan, KPU menginformasikan kepada publik riwayat hidup para caleg. Menurutnya, informasi itu penting untuk menambah referensi bagi pemilih dalam menentukan pilihan.
Untuk meningkatkan kualitas layanan informasi, lanjut Husni, KPU juga terus mengembangkan website yang saat ini sudah dimiliki 75 persen satuan kerja (satker) provinsi dan 50 persen satker kabupaten/kota. Website di semua level penyelenggara pemilu itu akan diupayakan dapat terintegritas dengan website KPU RI di alamat kpu.go.id.
"Dengan cara ini suplai informasi kepada masyarakat akan lebih cepat dan akurat," ujar Ketua KPU Husni Kamil Manik seperti dalam keterangan tertulisnya yang diterima redaksi, Senin (1/7).
Begitu juga dalam hal layanan informasi tentang daftar pemilih. KPU, kata Husni sedang berupaya mengadakan server dengan kapasitas besar yang dapat menampung 190 juta data pemilih. Layanan informasi ini diupayakan dapat diakses oleh semua masyarakat untuk mereka gunakan dalam mengecek apakah dirinya sudah terdaftar sebagai pemilih atau belum.
Sementara untuk percepatan informasi penghitungan suara, KPU menargetkan dalam waktu 24 jam semua sertifikat hasil penghitungan suara (C1) sudah sampai di KPU Kabupaten/Kota. Sembari menunggu penghitungan manual yang dilakukan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), dan rekapitulasi yang dilakukakan Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), petugas di kabupaten/kota sudah dapat melakukan entry data C1.
"Kami memilih kabupaten/kota sebagai basis entry data karena ruangannya lebih besar dan publik dapat melihat secara langsung proses entry datanya yang dilakukan petugas," terang Husni.
Peningkatkan layanan informasi penyelenggaraan tahapan pemilu 2014 kepada masyarakat, dilakukan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat pada semua tahapan penyelenggaraan pemilu.
Meski akses informasi dari KPU dibuka seluas-luasnya kepada publik, tetapi hanya terbatas pada tahapan penyelenggaraan pemilu 2014. Untuk informasi yang berkaitan dengan peserta pemilu yang juga menjadi kebutuhan publik, media memiliki peran yang lebih strategis. Sebab media dapat membedah secara mendalam tentang visi, misi dan program dari setiap partai dan menjelaskan perbedaan partai yang satu dengan yang lain.
[rsn]
