Panglima TNI Laksamana TNI Agus Suhartono menerima Laporan Korps Kenaikan Pangkat 17 Perwira Tinggi (Pati) TNI, terdiri dari 11 Pati TNI Angkatan Darat, 5 Pati TNI Angkatan Laut dan 1 Pati TNI Angkatan Udara, bertempat di Ruang Hening Mabes TNI Cilangkap Jakarta, Jum’at (28/6).
Adapun perwira tinggi dari TNI Angkatan Darat yaitu, Letjen TNI Lodewijk Freidrich Paulus (Dankodiklat TNI AD), Mayjen TNI Stefanus Margono (Kepala Satuan Pengawas Unhan), Brigjen TNI Soebroto (Kapusdiklat Jemenhan Badiklat Kemhan), Brigjen TNI Chamim Besari (Danrem 173/Pvb Kodam XVII/Cen), Brigjen TNI Agus Nedi Zaini (Kabinda Nusa Tenggara BIN), Brigjen TNI dr. Soegiarto (Ketua Komite Medik RSPAD Gatot Subroto), Brigjen TNI Heronimus Guru (Dirlat Kodiklat TNI), Brigjen TNI Luczisman Rudy Polandi (Kabinda NAD BIN), Brigjen TNI Zulfardi Junin (Kabinda Banten BIN), Brigjen TNI Dominicus Agus Riyanto (Dirrenprogar Ditjen Renhan Kemhan), Brigjen TNI Dedy Hadria (Dirtopad).
Sedangkan dari TNI Angkatan Laut yaitu, Laksda TNI Christina M. Rantetana, MPH. (Staf Ahli Bidang Ideologi dan Konstitusi Kemenkopolhukam), Laksda TNI Zufri Zainal Abidin (Pa Sahli Tk. III Bid. Wassus & LH Panglima TNI), Laksma TNI Yosaphat Toto Subagyo (Penmil PTRI di New York USA), Brigjen TNI (Mar) Suprayogi (Ir Basarnas); Brigjen TNI (Mar) R. Widad Prasojo Ajie (Kabinda Sulawesi Utara BIN). Sementara itu TNI Angkatan Udara yaitu Marsma TNI Yohanes Yusuf (Pati Sahli Kasau Bid. Air Power).
Dalam amanatnya Panglima TNI berharap kepada seluruh perwira tidak berpretensi bahwa laporan kenaikan pangkat ini sebagai seremonial belaka, namun para perwira harus mampu menangkap pesan yang terkandung pada acara ini, beserta substansi yang diamanatkan sebagai petunjuk perencanaan, yang secara cerdas digunakan bagi pengembangan olahpikir dan olahyudha dalam pengembangan kapasitas dan kapabilitas, dan sebagai pedoman dalam menyikapi dinamika sosial politik nasional, yang bergerak dinamis di tahun politik dan menjelang Pemilu 2014.
Dalam kaitan tersebut, Panglima TNI mengingatkan bahwa undang-undang dan pemerintah menuntut kita untuk berpikir dan terus berpikir mengembangkan postur ideal TNI, sebagaimana grand strategy yang telah ditetapkan, untuk kepentingan 10 hingga 30 tahun mendatang, guna mencapai TNI yang handal, modern, tangguhdan kredibel, dengankemampuan serta kesiagaan dalam rangka menghadapi segala bentuk kontijensi yang mungkin timbul. Pembahasan grand strategy ini menjadi penting karena kesiagaan yang dimaksud diatas adalah readiness yang merupakan bagian dari strategi penangkalan dari kekuatan pertahanan negara, berbasis pertahanan wilayah.
Lebih lanjut Panglima TNI mengatakan, searah dengan keinginan pimpinan nasional, kawasan wilayah pertahanan negara Republik Indonesia akan disusun menjadi beberapa komando gabungan wilayah pertahanan sebagai theatre command, yang memilikikemampuan operasi mandiri tingkat mandala kewilayahan, yang prototipenya sebagai contoh uspacom atau ussencom dan/atau usnorthcom. Adapun format misi secara ringkas diarahkan pada penggunaan kekuatan guna melindungi dan mempertahankan serta mengatasi krisis yang terjadi di masing-masing wilayah sesuai karateristik dan tipologinya.
Strategi komando kewilayahan tersebut didefinisikan dengan menggunakan pendekatan sishankamrata sesuai dengan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku dalam koridor tujuan mencapai keamanan dan kesejahteraan. Sedangkan elemen kunci dari pendekatan strategis menggunakan meliputi tiga pendekatan pokok, yaitu
Pertama, penguatan kapasitas dan kapabilitas kewilayahan diarahkan pada peningkatan interoperabilitas antar satuan matra dan antar matra dalam semua aspek Perencanaan, Intelijen, Operasi, Personel, Logistik dan aspek pendukung lainnya.
Kedua, pendekatan hubungan dan kunjungan digunakan dalam rangka membangun kepercayaan, mencegah mispersepsi yang dapat menimbulkan konflik, serta dalam rangka memperkuat norma-norma etik nasional dengan memanfaatkan kunjungan, dialog, membangun hubungan dan menyampaikan komitmen keamanan dan kemitraan kewilayahan dengan mengembangkan kemampuan satuan teritorial.
Ketiga, komando dan koordinasi lintas sektoral diarahkan pada peningkatan komando dan koordinasi dengan fungsional komando tempur lainnya dalam konteks geografis dan perkembangan lingkungan, peningkatan koordinasi dengan instansi pemerintah, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan sektor swasta dalam kaitan penggunaan wilayah dan geografi, serta dengan instansi lain yang terkait dengan kepentingan diplomasi.
Dalam konteks komando dan kendali, Kogabwilhan TNI sebagai Kotamaops TNI, berkedudukan langsung di bawah Panglima TNI, dengan tugas melindungi dan mempertahankan serta mengatasi krisis yang terjadi di masing-masing wilayah dalam koridor tugas pokok TNI. Organisasi yang dibentuk harus bisa menentukan jenis operasi yang dilaksanakan oleh masing-masing matra dan operasi yang bersifat gabungan, baik dalam pola OMP maupun OMSP, yang dalam operasionalnya, Kogabwilhan di-back up oleh Cadangan Pusat TNI dari elemen Darat, Laut dan Udara.
Mengakhiri amanatnya, Panglima TNI menekankan kepada para perwira untuk mengambil peran secara profesional dalam mendukung kelanjutan Pembangunan Postur TNI, dan Proporsional dalam kita menyikapi dinamika kehidupan nasional.
[rsn]
