Ketua Aliansi Rakyat untuk Perubahan (ARUP) DR Rizal Ramli minta agar DPR dan pemerintah mulai tahun depan menghentikan pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Peruabahan (APBNP). Melihat fakta yang terjadi beberapa tahun terakhir, APBNP ternyata menjadi pintu masuk bagi terjadinya praktik korupsi berjamaah.
"Saya minta sebaiknya tradisi pembahasan APBNP mulai tahun depan dihentikan. Pembahasan APBNP hanya boleh dilakukan kalau memang ada gejolak makro ekonomi global yang luar biasa. Misalnya, terjadi resesi dunia atau gejolak nilai tukar mata uang. Proses pembahasan yang serba cepat, membuat tradisi pembahasan APBNP sering menjadi pintu masuk untuk korupsi berjamaah. Ini harus dihentikan," ujar Rizal Ramli kepada wartawan usai diterima Ketua DPR Marzuki Alie di Komplek DPR Senayan, Jakarta, Selasa (25/6).
Marzuki menyambut baik masukan berharga yang disampaikan Menko Perekonomian era Presiden Abdurrahman Wahid tersebut. Dia sependapat, bahwa pembahasan APBNP memang sebaiknya ditiadakan jika tidak ada hal-hal yang luar biasa yang membuat asumsi-asumsi makro ekonomi yang telah ditentukan menyimpang jauh.
"Pada kasus APBN 2013, memang asumsi-asumsi makro ekonomi yang telah dipatok meleset jauh. Itulah sebabnya pembahasan APBNP perlu dilakukan. Tapi saya kira, apa yang disampaikan Pak Rizal adalah masukan yang amat berharga. DPR akan memperhatikan masukan itu dengan sungguh-sungguh. Kami akan meneruskan masukan ini ke eksekutif, agar pembahasan APBNP ke depan tidak lagi dijadikan tradisi," katanya.
Pada kesempatan itu Rizal Ramli yang calon presiden paling reformis versi Lembaga Pemilih Indonesia (LPI) tersebut juga minta dilakukan pembenahan mendasar pada proses dan arah pembahasan APBN. Pemerintah dan DPR harus menyusun pos-pos anggaran yang benar-benar bermanfaat bagi mayoritas rakyat. Caranya, antara lain, dengan mengalokasikan anggaran untuk pembangunan infrastruktur dan mengurangi secara signifikan alokasi anggaran belanja birokrasi. Dengan demikian, APBN yang dihasilkan benar-benar bermanfaat untuk rakyat dan tepat sasaran.
"Menaikkan harga BBM dengan dalih untuk menyelamatkan APBN adalah lengkah keliru. Masih banyak cara lain yang bisa dilakukan tanpa harus menaikkan harga BBM. Antara lain meningkatkan efisiensi anggaran di setiap kementerian dan badan atau lembaga negara, menyikat habis mafia minyak yang sangat merugikan rakyat dan negara, dan menghentikan pengalokasian subsidi bunga obligasi rekap perbankan yang mencapai Rp60 triliun per tahun sampai tahun 2033," ungkap capres yang di kalangan Nahdiyin akrab disapa Gus Romli.
Sehubungan dengan itu, Marzuki juga menyetujui permintaan Rizal Ramli agar diselenggarakan pertemuan untuk membahas masalah ini secara lebih teknis dan detil. Dia bahkan berjanji akan memfasilitasi pertemuan Menteri Keuangan era Gus Dur itu dengan Badan Anggaran (Banggar) DPR guna pembahasan lebih lanjut.
[dem]
