Selama ini pemilihan umum kepala daerah (Pemilukada) sering dituduh sebagai salah satu penyumbang konflik horizontal di tengah-tengah masyarakat.
Padahal jika dikaji lebih mendalam, konflik pemilukada terjadi bukan karena cara memilihnya yang bersifat langsung tetapi karena para kandidat dan pendukungnya tidak puas dengan hasil yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Demikian pandangan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Husni Kamil Malik, saat menerima laporan hasil pelaksanaan Pemilukada dari KPU Jawa Tengah, Kamis (20/6).
Menurut dia, usulan yang meminta pemilihan kepala daerah dikembalikan ke DPRD salah kaprah.
"Jadi, adanya pemikiran untuk mengembalikan pemilihan kepala daerah secara langsung menjadi dipilih kembali oleh DPRD tidak relevan," ucapnya.
Menurut dia, meski pemilihan dilakukan DPRD, tetap saja konflik dapat terjadi jika pihak tertentu ada yang merasa tidak puas dengan hasil pemilihan tersebut.
Husni sempat memuji Pemilukada di Jawa Tengah. Husni menilai sikap para kandidat gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah yang sejauh ini dapat menerima hasil pemilukada merupakan bentuk kemajuan dalam kegiatan berdemokrasi di Indonesia.
Dia berharap sikap legawa tersebut dapat menjadi teladan bagi kandidat kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat lain.
[ald]
