Berita

IR. Iwan sumule

Iwan Sumule: Dosa Bakrie Ditanggung Negara, Aneh Gak Sih?

KAMIS, 20 JUNI 2013 | 13:06 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

Kubu oposisi Partai Gerindra menyesalkan hasil voting mengenai perubahan APBN 2013 yang antara lain memindahkan tanggung jawab perusahaan milik keluarga Aburizal Bakrie di Sidoarjo, Jawa Timur. Perubahan APBN 2013 itu telah mendorong kenaikan harga BBM yang diyakini akan diikuti dengan kenaikan harga-harga berbagai komoditas dasar lain yang sangat dibutuhkan rakyat.

Aktivis Partai Gerindra, Ir. Iwan Sumule, menilai pengucuran dana sebesar Rp 155 miliar di dalam APBN-P 2013 untuk korban semburan lumpur akibat operasi perusahaan Ical pada tahun 2006 itu jelas menyesakkan dada.

"Akibat dosa perusahaan Bakrie dalam pengeboran yang mengakibatkan meluapnya lumpur Lapindo, negara yang harus menanggung dan membebani dalam APBN, BBM harus naik pula. Aneh gak sih?" tanya calon anggota DPR RI dari Papua Barat ini.


Dalam voting yang dilakukan di DPR hari Senin lalu (17/6) Gerindra mengambil sikap menentang bersama PKS, PDIP, dan Hanura. Sementara fraksi-fraksi lainnya memberikan dukungan.

Dalam pasal 9 UU APBN-P 2013 disebutkan bahwa untuk kelancaran upaya penanggulangan lumpur Sidoarjo, alokasi dana pada Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) tahun anggara 2013 dapat digunakan untuk (a) pelunasan pembayaran pembelian tanah dan bangunan di luar peta area terdampak pada tiga desa, yakni Desa Besuki, Desa Kedung Cangkring dan Desa Pejarakan, serta sembilan RT Kelurahan Siring, Kelurahan Jatirejo dan Kelurahan Mindi. Juga dapat digunakan untuk (b) bantuan kontrak rumah dan pembayaran pembelian tanah dan bangun di luar peta area terdampak lainnya pada 66 RT.

Dalam ayat kedua pasal itu disebutkan bahwa dalam rangka penyelamatan perekonomian dan kehidupan sosial kemasyarakatan di sekitar tanggul lumpur Sidoarjo, anggaran belanja yang dialokasikan pada BPLS tahun anggaran 2013 dapat digunakan untuk kegiatan mitigasi penanggulangan semburan lumpur, termasuk di dalamnya penanganan tanggul utama sampai ke Kali Porongdengan pagu anggaran paling tinggi sebesar Rp 155 miliar. [dem]

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Langgar HAM, Segera Tangkap Taufik Hidayat dan Dihukum Setimpal!

Senin, 22 Juni 2026 | 15:05

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Langgar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Berpeluang Kalah, Wajar Pengacara Profesional Menolak Bela Jokowi

Kamis, 25 Juni 2026 | 07:47

UPDATE

16 Negara Tersingkir dari Piala Dunia 2026, Tujuh Wakil Asia

Senin, 29 Juni 2026 | 02:03

Prediksi Skor Babak 32 Besar

Senin, 29 Juni 2026 | 02:00

Bareskrim Gagalkan Peredaran 325 Kg Sabu Jaringan Thailand-Aceh

Senin, 29 Juni 2026 | 01:31

Segera Terbitkan Regulasi Pelarangan LGBT!

Senin, 29 Juni 2026 | 01:12

Forum Konferensi Republik Hasilkan Tiga Mandat

Senin, 29 Juni 2026 | 01:03

Mesir vs Iran: Stadion Berubah Jadi Arena Adu Gengsi Ribuan Tahun

Senin, 29 Juni 2026 | 00:38

Pelarangan Konferensi Republik di Kampus UI Tak Menumbuhkan Pesimisme

Senin, 29 Juni 2026 | 00:27

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

BPPKB Banten HDS Melepas Stigma Negatif terhadap Ormas

Minggu, 28 Juni 2026 | 23:41

Forum Konferensi Republik Dibatalkan Sepihak oleh Kampus UI

Minggu, 28 Juni 2026 | 23:05

Selengkapnya