Berita

IR. Iwan sumule

Iwan Sumule: Dosa Bakrie Ditanggung Negara, Aneh Gak Sih?

KAMIS, 20 JUNI 2013 | 13:06 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

Kubu oposisi Partai Gerindra menyesalkan hasil voting mengenai perubahan APBN 2013 yang antara lain memindahkan tanggung jawab perusahaan milik keluarga Aburizal Bakrie di Sidoarjo, Jawa Timur. Perubahan APBN 2013 itu telah mendorong kenaikan harga BBM yang diyakini akan diikuti dengan kenaikan harga-harga berbagai komoditas dasar lain yang sangat dibutuhkan rakyat.

Aktivis Partai Gerindra, Ir. Iwan Sumule, menilai pengucuran dana sebesar Rp 155 miliar di dalam APBN-P 2013 untuk korban semburan lumpur akibat operasi perusahaan Ical pada tahun 2006 itu jelas menyesakkan dada.

"Akibat dosa perusahaan Bakrie dalam pengeboran yang mengakibatkan meluapnya lumpur Lapindo, negara yang harus menanggung dan membebani dalam APBN, BBM harus naik pula. Aneh gak sih?" tanya calon anggota DPR RI dari Papua Barat ini.


Dalam voting yang dilakukan di DPR hari Senin lalu (17/6) Gerindra mengambil sikap menentang bersama PKS, PDIP, dan Hanura. Sementara fraksi-fraksi lainnya memberikan dukungan.

Dalam pasal 9 UU APBN-P 2013 disebutkan bahwa untuk kelancaran upaya penanggulangan lumpur Sidoarjo, alokasi dana pada Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) tahun anggara 2013 dapat digunakan untuk (a) pelunasan pembayaran pembelian tanah dan bangunan di luar peta area terdampak pada tiga desa, yakni Desa Besuki, Desa Kedung Cangkring dan Desa Pejarakan, serta sembilan RT Kelurahan Siring, Kelurahan Jatirejo dan Kelurahan Mindi. Juga dapat digunakan untuk (b) bantuan kontrak rumah dan pembayaran pembelian tanah dan bangun di luar peta area terdampak lainnya pada 66 RT.

Dalam ayat kedua pasal itu disebutkan bahwa dalam rangka penyelamatan perekonomian dan kehidupan sosial kemasyarakatan di sekitar tanggul lumpur Sidoarjo, anggaran belanja yang dialokasikan pada BPLS tahun anggaran 2013 dapat digunakan untuk kegiatan mitigasi penanggulangan semburan lumpur, termasuk di dalamnya penanganan tanggul utama sampai ke Kali Porongdengan pagu anggaran paling tinggi sebesar Rp 155 miliar. [dem]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Saham-saham AS Bergerak Variatif Pantau Perkembangan Negosiasi

Sabtu, 11 April 2026 | 08:20

Mali Cabut Pengakuan Negara Buatan Polisario, Dukung Otonomi Sahara di Bawah Maroko

Sabtu, 11 April 2026 | 08:10

Dorong Pivot Bisnis, KADIN Sebut MBG Berkah bagi Petani dan Peternak

Sabtu, 11 April 2026 | 08:02

BI Ungkap Konsumen Tetap Pede, Ekonomi Dinilai Baik hingga Akhir Tahun

Sabtu, 11 April 2026 | 07:47

Kenya Dukung Otonomi Sahara di Bawah Kedaulatan Maroko

Sabtu, 11 April 2026 | 07:27

Harapan Damai Picu Penguatan Pasar Eropa di Akhir Pekan

Sabtu, 11 April 2026 | 07:18

Drama Diplomasi Dimulai: Iran-AS Adu Kuat di Islamabad

Sabtu, 11 April 2026 | 07:04

Kepsek SMK jadi Otak Pengoplosan Gas LPG 3 Kg di Brebes

Sabtu, 11 April 2026 | 06:46

Prabowo Tetap Waras soal Demokrasi, Tidak Seperti Jokowi

Sabtu, 11 April 2026 | 06:20

Soemitronomics dan Kedaulatan Ekonomi

Sabtu, 11 April 2026 | 05:59

Selengkapnya