Berita

IR. Iwan sumule

Iwan Sumule: Dosa Bakrie Ditanggung Negara, Aneh Gak Sih?

KAMIS, 20 JUNI 2013 | 13:06 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

Kubu oposisi Partai Gerindra menyesalkan hasil voting mengenai perubahan APBN 2013 yang antara lain memindahkan tanggung jawab perusahaan milik keluarga Aburizal Bakrie di Sidoarjo, Jawa Timur. Perubahan APBN 2013 itu telah mendorong kenaikan harga BBM yang diyakini akan diikuti dengan kenaikan harga-harga berbagai komoditas dasar lain yang sangat dibutuhkan rakyat.

Aktivis Partai Gerindra, Ir. Iwan Sumule, menilai pengucuran dana sebesar Rp 155 miliar di dalam APBN-P 2013 untuk korban semburan lumpur akibat operasi perusahaan Ical pada tahun 2006 itu jelas menyesakkan dada.

"Akibat dosa perusahaan Bakrie dalam pengeboran yang mengakibatkan meluapnya lumpur Lapindo, negara yang harus menanggung dan membebani dalam APBN, BBM harus naik pula. Aneh gak sih?" tanya calon anggota DPR RI dari Papua Barat ini.


Dalam voting yang dilakukan di DPR hari Senin lalu (17/6) Gerindra mengambil sikap menentang bersama PKS, PDIP, dan Hanura. Sementara fraksi-fraksi lainnya memberikan dukungan.

Dalam pasal 9 UU APBN-P 2013 disebutkan bahwa untuk kelancaran upaya penanggulangan lumpur Sidoarjo, alokasi dana pada Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) tahun anggara 2013 dapat digunakan untuk (a) pelunasan pembayaran pembelian tanah dan bangunan di luar peta area terdampak pada tiga desa, yakni Desa Besuki, Desa Kedung Cangkring dan Desa Pejarakan, serta sembilan RT Kelurahan Siring, Kelurahan Jatirejo dan Kelurahan Mindi. Juga dapat digunakan untuk (b) bantuan kontrak rumah dan pembayaran pembelian tanah dan bangun di luar peta area terdampak lainnya pada 66 RT.

Dalam ayat kedua pasal itu disebutkan bahwa dalam rangka penyelamatan perekonomian dan kehidupan sosial kemasyarakatan di sekitar tanggul lumpur Sidoarjo, anggaran belanja yang dialokasikan pada BPLS tahun anggaran 2013 dapat digunakan untuk kegiatan mitigasi penanggulangan semburan lumpur, termasuk di dalamnya penanganan tanggul utama sampai ke Kali Porongdengan pagu anggaran paling tinggi sebesar Rp 155 miliar. [dem]

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

Bos Rokok PT Gading Gadjah Mada Dipanggil KPK

Senin, 27 April 2026 | 14:16

Usai Dilantik, Jumhur Tegaskan Status Hukum Bersih dari Vonis 10 Bulan

Senin, 27 April 2026 | 21:08

UPDATE

Polisi Tangkap Pembacok Pegawai Toko Roti di Cengkareng

Selasa, 05 Mei 2026 | 21:55

Bank Mandiri Gelar Mandiri Lelang Festival 2026, Penawaran 50% di Bawah Pasaran

Selasa, 05 Mei 2026 | 21:51

KPK Jangan Omdo, Dugaan Korupsi Sinyal Kereta Harus Dibongkar Tuntas

Selasa, 05 Mei 2026 | 21:40

DPR Sebut Skandal Seksual di Ponpes Pati sebagai Pelanggaran HAM Berat

Selasa, 05 Mei 2026 | 21:16

Unhas Siap jadi Pusat Unggulan MBG di Indonesia Timur

Selasa, 05 Mei 2026 | 20:50

Kapolri Siap Eksekusi 3.000 Halaman Rekomendasi Reformasi Polri

Selasa, 05 Mei 2026 | 20:44

Kompetisi Perguruan Tinggi Tanpa Fondasi Keadilan

Selasa, 05 Mei 2026 | 20:25

Pelanggaran Tambang Tidak Cukup Diselesaikan dengan Uang

Selasa, 05 Mei 2026 | 20:00

KPK Kembangkan Penyidikan Baru Kasus OTT Anak Buah Bobby Nasution

Selasa, 05 Mei 2026 | 19:49

Prabowo Terima 10 Buku Rekomendasi Reformasi Polri di Istana

Selasa, 05 Mei 2026 | 19:47

Selengkapnya