Berita

ilustrasi

Parmusi: Solusinya Bukan BLSM, Tapi Pemberantasan Mafia Minyak

RABU, 19 JUNI 2013 | 18:03 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

. Rencana pemerintah memberikan bantuan lansung sementara masyarakat (BLSM) kepada masyarakat miskin sebagai kompensasi kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) dinilai hanya untuk meredam keresahan masyarakat.

"BLSM bukan solusi terbaik karena sifatnya hanya sementara. Itu hanya untuk membuat kondisi psikologis masyarakat miskin nyaman dalam menghadapi kenaikan harga BBM," kata Ketua Umum Persaudaraan Muslimin Indonesia (Parmusi), Bachtiar Chamsyah, dalam konferesi pers hasil Musyawarah Kerja Nasional II Parmusi, di Jakarta, Rabu (19/6).

Dia menyarankan agar pemerintah mengembangkan Program Keluarga Harapan karena berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat, yaitu kesehatan dan pendidikan. Dia juga meminta pemerintah melaksanakan reformasi secara mendasar dan gradual yang terkait dengan permasalahan BBM.


"Langkah reformasi itu bisa dengan cara memberantas mafia energi, memperbaiki dan mengetatkan jalur distribusi dan juga dengan cara meninjau dan mengubah kontrak pertambangan dan energi, serta debirokratisasi dalam pengelolaan energi nasional khususnya batubara, gas dan minyak bumi," ujarnya.

Bekas Ketua Umum PPP ini mempertanyakan komitmen pemerintah dalam mengelola sumber-sumber ekonomi negara seperti minyak bumi yang selama ini masih terus dicukupi dengan impor. Sebagai contoh mudahnya, apabila produksi minyak 1.000 kilo liter lalu kebutuhan masyarakat 1.200 kilo liter maka 200 kiloliter harus diimpor. Kondisi ini terus terjadi tiap tahun, karenanya menjadi pertanyan apakah pemerintah sudah efisien dalam penggunaan sumber daya alam.

Untuk itu, dia menyarankan agar pemerintah memberantas mafia minyak dan gas yang menyebabkan Indonesia harus terus impor sehingga menambah beban keuangan negara.

Bachtiar menilai langkah itu harus serius karena kalau tidak tiap pemerintah yang memimpin Indonesia akan dihadapi masalah mafia minyak. Selain itu, menurut dia, program diversifikasi dari penggunaan minyak tanah ke gas hanya "lips service" karena pelaksanaanya sulit. [ald]

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Langgar HAM, Segera Tangkap Taufik Hidayat dan Dihukum Setimpal!

Senin, 22 Juni 2026 | 15:05

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Langgar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Berpeluang Kalah, Wajar Pengacara Profesional Menolak Bela Jokowi

Kamis, 25 Juni 2026 | 07:47

UPDATE

16 Negara Tersingkir dari Piala Dunia 2026, Tujuh Wakil Asia

Senin, 29 Juni 2026 | 02:03

Prediksi Skor Babak 32 Besar

Senin, 29 Juni 2026 | 02:00

Bareskrim Gagalkan Peredaran 325 Kg Sabu Jaringan Thailand-Aceh

Senin, 29 Juni 2026 | 01:31

Segera Terbitkan Regulasi Pelarangan LGBT!

Senin, 29 Juni 2026 | 01:12

Forum Konferensi Republik Hasilkan Tiga Mandat

Senin, 29 Juni 2026 | 01:03

Mesir vs Iran: Stadion Berubah Jadi Arena Adu Gengsi Ribuan Tahun

Senin, 29 Juni 2026 | 00:38

Pelarangan Konferensi Republik di Kampus UI Tak Menumbuhkan Pesimisme

Senin, 29 Juni 2026 | 00:27

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

BPPKB Banten HDS Melepas Stigma Negatif terhadap Ormas

Minggu, 28 Juni 2026 | 23:41

Forum Konferensi Republik Dibatalkan Sepihak oleh Kampus UI

Minggu, 28 Juni 2026 | 23:05

Selengkapnya