Berita

ilustrasi

Parmusi: Solusinya Bukan BLSM, Tapi Pemberantasan Mafia Minyak

RABU, 19 JUNI 2013 | 18:03 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

. Rencana pemerintah memberikan bantuan lansung sementara masyarakat (BLSM) kepada masyarakat miskin sebagai kompensasi kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) dinilai hanya untuk meredam keresahan masyarakat.

"BLSM bukan solusi terbaik karena sifatnya hanya sementara. Itu hanya untuk membuat kondisi psikologis masyarakat miskin nyaman dalam menghadapi kenaikan harga BBM," kata Ketua Umum Persaudaraan Muslimin Indonesia (Parmusi), Bachtiar Chamsyah, dalam konferesi pers hasil Musyawarah Kerja Nasional II Parmusi, di Jakarta, Rabu (19/6).

Dia menyarankan agar pemerintah mengembangkan Program Keluarga Harapan karena berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat, yaitu kesehatan dan pendidikan. Dia juga meminta pemerintah melaksanakan reformasi secara mendasar dan gradual yang terkait dengan permasalahan BBM.


"Langkah reformasi itu bisa dengan cara memberantas mafia energi, memperbaiki dan mengetatkan jalur distribusi dan juga dengan cara meninjau dan mengubah kontrak pertambangan dan energi, serta debirokratisasi dalam pengelolaan energi nasional khususnya batubara, gas dan minyak bumi," ujarnya.

Bekas Ketua Umum PPP ini mempertanyakan komitmen pemerintah dalam mengelola sumber-sumber ekonomi negara seperti minyak bumi yang selama ini masih terus dicukupi dengan impor. Sebagai contoh mudahnya, apabila produksi minyak 1.000 kilo liter lalu kebutuhan masyarakat 1.200 kilo liter maka 200 kiloliter harus diimpor. Kondisi ini terus terjadi tiap tahun, karenanya menjadi pertanyan apakah pemerintah sudah efisien dalam penggunaan sumber daya alam.

Untuk itu, dia menyarankan agar pemerintah memberantas mafia minyak dan gas yang menyebabkan Indonesia harus terus impor sehingga menambah beban keuangan negara.

Bachtiar menilai langkah itu harus serius karena kalau tidak tiap pemerintah yang memimpin Indonesia akan dihadapi masalah mafia minyak. Selain itu, menurut dia, program diversifikasi dari penggunaan minyak tanah ke gas hanya "lips service" karena pelaksanaanya sulit. [ald]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Saham-saham AS Bergerak Variatif Pantau Perkembangan Negosiasi

Sabtu, 11 April 2026 | 08:20

Mali Cabut Pengakuan Negara Buatan Polisario, Dukung Otonomi Sahara di Bawah Maroko

Sabtu, 11 April 2026 | 08:10

Dorong Pivot Bisnis, KADIN Sebut MBG Berkah bagi Petani dan Peternak

Sabtu, 11 April 2026 | 08:02

BI Ungkap Konsumen Tetap Pede, Ekonomi Dinilai Baik hingga Akhir Tahun

Sabtu, 11 April 2026 | 07:47

Kenya Dukung Otonomi Sahara di Bawah Kedaulatan Maroko

Sabtu, 11 April 2026 | 07:27

Harapan Damai Picu Penguatan Pasar Eropa di Akhir Pekan

Sabtu, 11 April 2026 | 07:18

Drama Diplomasi Dimulai: Iran-AS Adu Kuat di Islamabad

Sabtu, 11 April 2026 | 07:04

Kepsek SMK jadi Otak Pengoplosan Gas LPG 3 Kg di Brebes

Sabtu, 11 April 2026 | 06:46

Prabowo Tetap Waras soal Demokrasi, Tidak Seperti Jokowi

Sabtu, 11 April 2026 | 06:20

Soemitronomics dan Kedaulatan Ekonomi

Sabtu, 11 April 2026 | 05:59

Selengkapnya