Berita

ilustrasi

Parmusi: Solusinya Bukan BLSM, Tapi Pemberantasan Mafia Minyak

RABU, 19 JUNI 2013 | 18:03 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

. Rencana pemerintah memberikan bantuan lansung sementara masyarakat (BLSM) kepada masyarakat miskin sebagai kompensasi kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) dinilai hanya untuk meredam keresahan masyarakat.

"BLSM bukan solusi terbaik karena sifatnya hanya sementara. Itu hanya untuk membuat kondisi psikologis masyarakat miskin nyaman dalam menghadapi kenaikan harga BBM," kata Ketua Umum Persaudaraan Muslimin Indonesia (Parmusi), Bachtiar Chamsyah, dalam konferesi pers hasil Musyawarah Kerja Nasional II Parmusi, di Jakarta, Rabu (19/6).

Dia menyarankan agar pemerintah mengembangkan Program Keluarga Harapan karena berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat, yaitu kesehatan dan pendidikan. Dia juga meminta pemerintah melaksanakan reformasi secara mendasar dan gradual yang terkait dengan permasalahan BBM.


"Langkah reformasi itu bisa dengan cara memberantas mafia energi, memperbaiki dan mengetatkan jalur distribusi dan juga dengan cara meninjau dan mengubah kontrak pertambangan dan energi, serta debirokratisasi dalam pengelolaan energi nasional khususnya batubara, gas dan minyak bumi," ujarnya.

Bekas Ketua Umum PPP ini mempertanyakan komitmen pemerintah dalam mengelola sumber-sumber ekonomi negara seperti minyak bumi yang selama ini masih terus dicukupi dengan impor. Sebagai contoh mudahnya, apabila produksi minyak 1.000 kilo liter lalu kebutuhan masyarakat 1.200 kilo liter maka 200 kiloliter harus diimpor. Kondisi ini terus terjadi tiap tahun, karenanya menjadi pertanyan apakah pemerintah sudah efisien dalam penggunaan sumber daya alam.

Untuk itu, dia menyarankan agar pemerintah memberantas mafia minyak dan gas yang menyebabkan Indonesia harus terus impor sehingga menambah beban keuangan negara.

Bachtiar menilai langkah itu harus serius karena kalau tidak tiap pemerintah yang memimpin Indonesia akan dihadapi masalah mafia minyak. Selain itu, menurut dia, program diversifikasi dari penggunaan minyak tanah ke gas hanya "lips service" karena pelaksanaanya sulit. [ald]

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

Bos Rokok PT Gading Gadjah Mada Dipanggil KPK

Senin, 27 April 2026 | 14:16

Usai Dilantik, Jumhur Tegaskan Status Hukum Bersih dari Vonis 10 Bulan

Senin, 27 April 2026 | 21:08

UPDATE

Polisi Tangkap Pembacok Pegawai Toko Roti di Cengkareng

Selasa, 05 Mei 2026 | 21:55

Bank Mandiri Gelar Mandiri Lelang Festival 2026, Penawaran 50% di Bawah Pasaran

Selasa, 05 Mei 2026 | 21:51

KPK Jangan Omdo, Dugaan Korupsi Sinyal Kereta Harus Dibongkar Tuntas

Selasa, 05 Mei 2026 | 21:40

DPR Sebut Skandal Seksual di Ponpes Pati sebagai Pelanggaran HAM Berat

Selasa, 05 Mei 2026 | 21:16

Unhas Siap jadi Pusat Unggulan MBG di Indonesia Timur

Selasa, 05 Mei 2026 | 20:50

Kapolri Siap Eksekusi 3.000 Halaman Rekomendasi Reformasi Polri

Selasa, 05 Mei 2026 | 20:44

Kompetisi Perguruan Tinggi Tanpa Fondasi Keadilan

Selasa, 05 Mei 2026 | 20:25

Pelanggaran Tambang Tidak Cukup Diselesaikan dengan Uang

Selasa, 05 Mei 2026 | 20:00

KPK Kembangkan Penyidikan Baru Kasus OTT Anak Buah Bobby Nasution

Selasa, 05 Mei 2026 | 19:49

Prabowo Terima 10 Buku Rekomendasi Reformasi Polri di Istana

Selasa, 05 Mei 2026 | 19:47

Selengkapnya