Dosen Opini Publik Universitas Paramadina Abdul Rohim Ghazali mengatakan walapun terkesan munafik, langkah Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi harus diapresiasi.
Dia menduga Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tidak akan memberikan hukuman pada PKS karena kejadian serupa sudah beberapa kali terjadi.
"Tidak hanya PKS, partai anggota koalisi yang lain juga ada yang pernah berseberangan dengan Setgab. Waktu Sidang Paripurna DPR pada 22 Februari 2011 mengenai angket Pajak, Golkar juga bersebrangan dengan Setgab tidak menerima sanksi apa-apa," kata Rohim kepada Rakyat Merdeka Online, Rabu (19/6).
Menurut dia, kesalahannya bukan pada PKS yang berseberangan dengan Setgab. Tetapi pada mekanisme koalisi yang memang dibangun bukan untuk kepentingan rakyat.
Mengapa ada partai anggota koalisi yang tidak mendukung kebijakan pemerintah? Menurut Rohim bisa dipahami karena koalisi dibangun untuk memperkuat suara partai pemerintah di parlemen, dan mendapatkan jatah kursi kabinet bagi partai yang mendukung pemerintah.
Artinya, koalisi dibangun semata karena adanya keuntungan kedua belah pihak antara partai pemerintah dengan partai-partai pendukungnya.
"Koalisi yang dibangun berdasarkan kepentingan pragmatis sangatlah rapuh," demikian Rohim.
[dem]
