Berita

wartawan trans 7, nugroho anton

Polisi Terbukti Jadi Kaki Tangan SBY

SENIN, 17 JUNI 2013 | 22:43 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

Ketua Presidium Ind Police Watch, Neta S. Pane menyesalkan aksi brutal aparat Kepolisian dalam menangani unjuk rasa menolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.

Dia menilai penanganan polisi yang membuat sejumlah wartawan dan puluhan demonstran terluka akibat tembakan peluru karet antara lain di Ternate dan Jambi siang tadi melanggar SOP alias Standard Operasional Prosedur penanganan demo yang dibuat Polri.

"Polisi dalam menangani aksi demo tidak bertindak sebagai aparat negara. Mereka mengedapankan diri sebagai aparat kekuasaan, kaki tangan penguas. Makanya mereka bertindak tidak profesional," kata dia saat ditemui Rakyat Merdeka Online di kawasan Taman Ismail Marzuki, Jakarta, Senin (17/6).


Menurut dia, aparat kepolisian di wilayah kerja Ternate dan Jambi bertindak seperti yang ada di Jakarta, Surabaya dan Makkasar dimana penanganan bisa selesai dengan elegan alias tidak ada peluru karet yang dilesakkan sehingga tidak ada jatuh korban.

"Polisi esensinya alat negara. Apa yang terjadi di dua lokasi itu menunjukkan mereka jadi kaki tangan SBY untuk mengamankan kekuasaaanya," tegasnya.

Neta pun mengatakan sudah menyampaikan desakan kepada Kapolri untuk mencopot Kepala Polda Jambi Brigjen Satriya Prasetya dan Kepala Polda Maluku Utara Brigjen Machfud Arifin. Keduanya harus bertanggung jawab.

"Tindakan represif polisi itu jadi bukti Kapolda tidak bisa memberikan penjelasan kepada anggotanya yang ada di bawah bahwa kerja wartawan dan aksi menyampaikan aspirasi dijamin undang undang," katanya.

Neta mendesak penembak segera ditemukan dan diproses hukum.

"Kita berharap Kapolri dalam menempatkan Kapolda memilih perwira profesional yang bisa berjalan sesuai kepentingan rakyat, melihat dan menanggapi aksi dengan posuitif," demikian Neta. [zul]

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

Bos Rokok PT Gading Gadjah Mada Dipanggil KPK

Senin, 27 April 2026 | 14:16

Usai Dilantik, Jumhur Tegaskan Status Hukum Bersih dari Vonis 10 Bulan

Senin, 27 April 2026 | 21:08

UPDATE

Polisi Tangkap Pembacok Pegawai Toko Roti di Cengkareng

Selasa, 05 Mei 2026 | 21:55

Bank Mandiri Gelar Mandiri Lelang Festival 2026, Penawaran 50% di Bawah Pasaran

Selasa, 05 Mei 2026 | 21:51

KPK Jangan Omdo, Dugaan Korupsi Sinyal Kereta Harus Dibongkar Tuntas

Selasa, 05 Mei 2026 | 21:40

DPR Sebut Skandal Seksual di Ponpes Pati sebagai Pelanggaran HAM Berat

Selasa, 05 Mei 2026 | 21:16

Unhas Siap jadi Pusat Unggulan MBG di Indonesia Timur

Selasa, 05 Mei 2026 | 20:50

Kapolri Siap Eksekusi 3.000 Halaman Rekomendasi Reformasi Polri

Selasa, 05 Mei 2026 | 20:44

Kompetisi Perguruan Tinggi Tanpa Fondasi Keadilan

Selasa, 05 Mei 2026 | 20:25

Pelanggaran Tambang Tidak Cukup Diselesaikan dengan Uang

Selasa, 05 Mei 2026 | 20:00

KPK Kembangkan Penyidikan Baru Kasus OTT Anak Buah Bobby Nasution

Selasa, 05 Mei 2026 | 19:49

Prabowo Terima 10 Buku Rekomendasi Reformasi Polri di Istana

Selasa, 05 Mei 2026 | 19:47

Selengkapnya