Berita

wartawan trans 7, nugroho anton

Polisi Terbukti Jadi Kaki Tangan SBY

SENIN, 17 JUNI 2013 | 22:43 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

Ketua Presidium Ind Police Watch, Neta S. Pane menyesalkan aksi brutal aparat Kepolisian dalam menangani unjuk rasa menolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.

Dia menilai penanganan polisi yang membuat sejumlah wartawan dan puluhan demonstran terluka akibat tembakan peluru karet antara lain di Ternate dan Jambi siang tadi melanggar SOP alias Standard Operasional Prosedur penanganan demo yang dibuat Polri.

"Polisi dalam menangani aksi demo tidak bertindak sebagai aparat negara. Mereka mengedapankan diri sebagai aparat kekuasaan, kaki tangan penguas. Makanya mereka bertindak tidak profesional," kata dia saat ditemui Rakyat Merdeka Online di kawasan Taman Ismail Marzuki, Jakarta, Senin (17/6).


Menurut dia, aparat kepolisian di wilayah kerja Ternate dan Jambi bertindak seperti yang ada di Jakarta, Surabaya dan Makkasar dimana penanganan bisa selesai dengan elegan alias tidak ada peluru karet yang dilesakkan sehingga tidak ada jatuh korban.

"Polisi esensinya alat negara. Apa yang terjadi di dua lokasi itu menunjukkan mereka jadi kaki tangan SBY untuk mengamankan kekuasaaanya," tegasnya.

Neta pun mengatakan sudah menyampaikan desakan kepada Kapolri untuk mencopot Kepala Polda Jambi Brigjen Satriya Prasetya dan Kepala Polda Maluku Utara Brigjen Machfud Arifin. Keduanya harus bertanggung jawab.

"Tindakan represif polisi itu jadi bukti Kapolda tidak bisa memberikan penjelasan kepada anggotanya yang ada di bawah bahwa kerja wartawan dan aksi menyampaikan aspirasi dijamin undang undang," katanya.

Neta mendesak penembak segera ditemukan dan diproses hukum.

"Kita berharap Kapolri dalam menempatkan Kapolda memilih perwira profesional yang bisa berjalan sesuai kepentingan rakyat, melihat dan menanggapi aksi dengan posuitif," demikian Neta. [zul]

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Langgar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Langgar HAM, Segera Tangkap Taufik Hidayat dan Dihukum Setimpal!

Senin, 22 Juni 2026 | 15:05

Berpeluang Kalah, Wajar Pengacara Profesional Menolak Bela Jokowi

Kamis, 25 Juni 2026 | 07:47

UPDATE

Komisi XIII DPR Soroti Perlindungan Hukum Pelaku Usaha yang Tabrak Aturan

Senin, 29 Juni 2026 | 12:22

Ketika Jalanan Pindah ke Dalam Genggaman

Senin, 29 Juni 2026 | 12:07

Gaya Komunikasi Presiden Prabowo Berisiko Menenggelamkan Kinerja Pemerintah

Senin, 29 Juni 2026 | 12:01

KPK Periksa Saksi Swasta dalam Kasus Gratifikasi Produksi Batu Bara di Kukar

Senin, 29 Juni 2026 | 11:54

Harga Bapok Kompak Anjlok, Telur Ayam Turun Jadi Rp28.850/Kg

Senin, 29 Juni 2026 | 11:32

Kasus YTR Jadi Alarm, Garnita NasDem Minta Negara Perkuat Perlindungan Perempuan

Senin, 29 Juni 2026 | 11:15

Safari Politik Jokowi Dibungkus Ritual Adat untuk Dongkrak Publisitas PSI

Senin, 29 Juni 2026 | 11:13

Petugas Haji Masih Bersiaga hingga Kepulangan Kloter Terakhir

Senin, 29 Juni 2026 | 11:07

Kenaikan Beruntun CPO Malaysia Didorong Sentimen Minyak Global

Senin, 29 Juni 2026 | 10:57

Prabowo Ingatkan Ancaman AI, Akademisi Diminta Antisipasi Dampaknya

Senin, 29 Juni 2026 | 10:52

Selengkapnya