Berita

ilustrasi/ist

Politik

Pukul 10.00 WIB, Polemik Kenaikan Harga BBM Akan Diputuskan

SENIN, 17 JUNI 2013 | 07:09 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

  Naiknya harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi dan program kompensasi seperti BLSM akan ditentukan dalam sidang paripurna DPR RI pagi ini (Senin, 17/6).

Paripurna ini beragendakan; pembicaraan tingkat II/pengambilan keputusan terhadap RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 19/2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2013 akan digelar pukul 10.00 WIB di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta.

Diyakini, paripurna nanti akan berlangsung alot, karena masing-masing fraksi berbeda pandangan. Ada fraksi yang menyetujui dan menolak.


Yang berkembang hingga kini, ada beberapa partai yang menolak kenaikan BBM bersubsidi dan turunannya. yaitu PDI-P, PKS, dan Hanura menolak. Sementara Demokrat, Golkar, PAN, PPP, PKB dan Gerindra mendukung kenaikan BBM.

Kalau partai-partai ini konsisten, inilah peta kekuatan soal rencana kenaikan BBM dan pemberian BLSM tersebut. Enam fraksi mendukung kenaikan BBM yaitu Demokrat (148), Golkar (106), PAN (46), PPP (38), PKB (28), dan Gerindra (26). Tiga sisanya menolak, yaitu PDIP (94), PKS (57), dan Hanura (17). Enam fraksi mendukung pemberian BLSM yaitu Demokrat, Golkar, PKS, PAN, PPP, dan PKB. Sementara PDIP, Gerindra, dan Hanura menolaknya. Dengan begitu, yang setuju dan tidak setuju dengan kenaikan BBM dan pemberian BLSM ini 6:3.

Jika dilakukan voting, kenaikan BBM dan pemberian BLSM juga akan gol. Komposisi yang mendukung kenaikan BBM berjumlah 392 orang, sementara yang menolak hanya 168 orang. Untuk pemberian BLSM yang mendukung berjumlah 423 orang, sementara yang menolak hanya berjumlah 137 orang.

Namun tentu sikap ini akan terlihat jelas dalam paripurna nanti, siapa sebenarnya partai yang mendukung kenaikan BBM dan kompensasinya dan siapa yang menolak. Kita tunggu dan kita lihat saja. [rsn]

Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

UPDATE

Pakar HTN Sambut Baik Putusan MK Perkuat Kedudukan Hasil Audit BPK

Selasa, 21 April 2026 | 18:18

Refly Harun soal Info P21 Kasus Ijazah Jokowi: Itu Ngarang!

Selasa, 21 April 2026 | 18:17

Efek Domino MBG, Pendapatan Petani Naik 60 Persen

Selasa, 21 April 2026 | 18:13

Hadiah Hari Kartini: Pengesahan UU PPRT Lindungi Pahlawan Domestik

Selasa, 21 April 2026 | 18:04

Staf PBNU Mangkir dari Panggilan, KPK Siap Jadwal Ulang

Selasa, 21 April 2026 | 17:52

RUU PPRT Disahkan DPR Bukti Perempuan Hadir di Parlemen

Selasa, 21 April 2026 | 17:43

Peringati Hari Kartini, KPP: Perempuan Harus Aktif dari Suara ke Aksi

Selasa, 21 April 2026 | 17:42

Huawei Rilis Pura 90 Series, Ini Spesifikasi, Fitur Kamera, dan Harganya

Selasa, 21 April 2026 | 17:16

Staf Orang Kepercayaan Maidi Dicecar KPK soal Penampungan Dana CSR

Selasa, 21 April 2026 | 17:13

13 WNI Jadi Korban Kebakaran 1.000 Rumah Apung di Malaysia

Selasa, 21 April 2026 | 17:10

Selengkapnya