Golkar: Amankan Rakyat Saat Pemerintah Naikkan Harga BBM

Partai Golkar bukan pada posisi menerima atau menolak rencana pemerintah menaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Karena kenaikan harga BBM sepenuhnya adalah wewenang pemerintah seperti pasal 8 ayat 10 UU APBN 2013.

Demikian disampaikan Sekjen DPP Partai Golkar, Satya W Yudha dalam diskusi "Berebut Berkah Subsudi" di Warung Daun Jln. Cikini Raya, 26, Jakarta, Sabtu (15/6).

"Posisi kita adalah, kita amankan rakyat saat pemerintah menaikkan harga BBM," ujar Satya.

Untuk itulah, partai yang dipimpin Aburizal Bakrie itu kata Satya setuju dengan kompensasi seperti bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM), raskin dan beasiswa.

"Dari awal kita setuju dengan subsudi, tapi bukan subsidi seperti sekarang, yaitu subsidi harga, tapi subsidi langsung," ungkap anggota Komisi VII DPR RI itu.

Subsidi langsung kata dia, tentu dengan data dan administrasi yang teridentifikasi dengan jelas dan terbuka.

"Selain itu mengurangi subsudi ini, kita juga sadar, kita bukan kaya minyak. Makanya perlu konvensi BBM ke energi lain. Jadi diselesaikan dulu dari hulu baru ke hilir," tandas Satya. [rsn]