Elit Partai Demokrat ramai-ramai 'menggugat' Partai Keadilan Sejahtera (PKS) karena tidak mendukung kebijakan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.
Mulai dari disebut berkepribadian ganda, munafik, bahkan PKS juga disebut munafik, seperti disampaikan Ketua Harian Demokrat Syarief Hasan.
Pengamat politik senior AS Hikam menilai, dalam perebutan kuasa atau politik, etika dan moral tak jarang dianggap sebagai sesuatu yang nisbi alias relatif dan bahkan semacam pengganggu.
"Yang cenderung diunggulkan adalah ketegasan, keberanian bertindak dan mengambil resiko. Nah, bagaimana kalau kemudian baik etika maupun keberanian bertindak dan ketegasan ternyata tidak ada? Inilah yang terjadi antara PKS dan PD," ungkap Hikam (Kamis, 6/6).
PKS dianggap tak beretika, karena tidak loyal dengan menolak kenaikan harga BBM. Tetapi Partai Demokrat bisa dianggap tidak punya ketegasan dan keberanian bertindak terhadap prilaku politik PKS.
Sehingga partai besutan KH Hilmi Aminudin tersebut bisa terus malang-melintang sebagai anggota koalisi dan menikmati semua kenikmatannya, tetapi sambil terus mengganggu koalisi dan menggembosi kebijakan Pemerintah.
"Kalau PKS ibarat benalu, maka PD letoy dan impoten. Hasilnya, jalannya Pemerintahan lalu mirip mobil yang sopirnya menginjak gas tetapi salah satu penumpangnya menginjak rem keras-keras," ujarnya.
Sejatinya, kalau PD menuding PKS tak beretika, sambung Hikam, maka rakyat Indonesia pun berhak bertanya kepada PD: "lo punya nyali gak sich?"
[zul]
