Berita

kakau/ist

Politik

PKS: Pemerintah Jangan Bangga Dulu Keberhasilan Hilirisasi Kakao

RABU, 05 JUNI 2013 | 15:14 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

Pemerintah diingatkan agar tidak terlena dengan keberhasilan hilirisasi kakao. Keberhasilan hilirisasi harus dijaga agar bisa dirasakan dalam jangka panjang.

Demikian disampaikan anggota Komisi IV DPR RI, Habib Nabiel Almusawa seperti dalam keterangan tertulisnya yang diterima Rakyat Merdeka Online, Rabu, (5/6).

"Pemberian ijin investasi untuk industri hilir hendaknya memperhatikan pula ketersediaan bahan baku. Bila industri yang ada sudah seimbang dengan suplai bahan baku, maka jangan dulu dikeluarkan ijin lagi untuk industri baru," kata Nabiel.


Menuerut Nabiel, hal ini perlu disampaikan karena industri hilir kakao tumbuh dengan cepat sementara produksi kakao cenderung stagnan bahkan menurun karena pengurangan luas lahan dari 1,5 juta ha menjadi 1,2 juta ha di tahun 2012.

Penerapan bea keluar menjadi pendorong utama pertumbuhan industri pengolah kakao. Pemerintah mulai menerapkan kebijakan tersebut pada April 2010.  Sejak itu, kapasitas industri dalam dua tahun terakhir sudah naik 30-40 persen.  Peningkatan itu berasal dari investasi baru, perluasan usaha, dan industri lama yang hidup kembali.

"Ijin untuk industri baru bisa dibuka kembali bila sang investor sanggup menjamin pengadaan bahan bakunya di luar sumber-sumber yang sudah ada. Caranya, bisa dengan membangun kebun sendiri atau menjalin kemitraan dengan para petani lain," ujar politisi PKS itu.

Sambung Nabiel, pengaturan ini penting agar tidak terjadi persaingan yang tidak sehat diantara industri hilir tersebut untuk menghindari terjadinya rebutan bahan baku, dan ia meminta jangan biarkan industri-industri saling mematikan.

"Bila industri mati, maka akan ada pengangguran yang berimplikasi pada bertambahnya orang miskin.  Negara juga rugi karena penerimaan pajak berkurang," pungkasnya. [rsn]

Populer

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

UPDATE

Pakar HTN Sambut Baik Putusan MK Perkuat Kedudukan Hasil Audit BPK

Selasa, 21 April 2026 | 18:18

Refly Harun soal Info P21 Kasus Ijazah Jokowi: Itu Ngarang!

Selasa, 21 April 2026 | 18:17

Efek Domino MBG, Pendapatan Petani Naik 60 Persen

Selasa, 21 April 2026 | 18:13

Hadiah Hari Kartini: Pengesahan UU PPRT Lindungi Pahlawan Domestik

Selasa, 21 April 2026 | 18:04

Staf PBNU Mangkir dari Panggilan, KPK Siap Jadwal Ulang

Selasa, 21 April 2026 | 17:52

RUU PPRT Disahkan DPR Bukti Perempuan Hadir di Parlemen

Selasa, 21 April 2026 | 17:43

Peringati Hari Kartini, KPP: Perempuan Harus Aktif dari Suara ke Aksi

Selasa, 21 April 2026 | 17:42

Huawei Rilis Pura 90 Series, Ini Spesifikasi, Fitur Kamera, dan Harganya

Selasa, 21 April 2026 | 17:16

Staf Orang Kepercayaan Maidi Dicecar KPK soal Penampungan Dana CSR

Selasa, 21 April 2026 | 17:13

13 WNI Jadi Korban Kebakaran 1.000 Rumah Apung di Malaysia

Selasa, 21 April 2026 | 17:10

Selengkapnya