Berita

anas urbaningrum

Tersangka Bisa Nyaleg, Wajar Tersangka Hambalang Ikut Konvensi Demokrat

RABU, 05 JUNI 2013 | 15:12 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

Isu Anas Urbaningrum akan ikut konvensi Partai Demokrat harus dilihat dari perspektif kritik atas ketakkonsistenan sikap politik Partai Demokrat. Yaitu, ada moralitas ambigu yang cukup akut di tubuh partai yang pernah dipimpin Anas Urbaningrum tersebut.

"Majelis Tinggi sudah keluarkan Pakta Integritas dengan maksud untuk menjaga integritas moral kader dan caleg Partai Demokrat. Tapi faktanya, Pakta Integritas sekedar untuk menjerat dan mengkrangkeng Anas Urbaningrum," ungkap mantan Sekretaris Bidang  Agama DPP Partai Demokrat Ma'mun Murod Al Barbasy kepada Rakyat Merdeka Online (Rabu, 5/6).

Setelah "ditersangkakan" dalam kasus Hambalang, jelas Ma'mun, Anas menyatakan berhenti sebagai Ketua Demokrat semata sebagai wujud konsistensi atas moralitas lantaran sudah menandatangani Pakta Integritas. Tapi, selepas Anas berhenti, Pakta Integritas menjadi hanya sekedar teks yang membisu tanpa makna secuil pun.


"Terbukti ada pejabat yang jelas-jelas sudah tersangka masih juga lolos di DCS (daftar caleg sementara). Ada juga  'keluarga koruptor' masih juga muncul di DCS. Bahkan mungkin karena begitu istimewanya keluarga ini, para elite PD (Partai Demokrat) pun ramai-ramai membela pencalegan keluarga ini. Alasannya macam-macam. Ini jelas moralitas yang ambigu. Satu sisi teriak soal moralitas di sisi lain berperilaku amoral," ungkap Ma'mun.

Karena itu, dalam hemat Ma'mun, mereka yang mencoba mengusung Anas untuk ikut konvensi, semata karena moralitas yang ambigu tersebut.

"Kalau ada tersangka bisa jadi caleg, tentu tidak salah juga tersangka lainnya seperti Anas ikut konvensi. Kalau tidak dibolehkan, ganti saja konvensi menjadi konveksi," ungkap Ma'mun sambil tertawa. [zul]

Populer

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Djaka Budhi Diuntungkan Berkat Menkeu Baru Suahasil Nazara

Minggu, 20 September 2026 | 14:18

Syukur Mandar Dicopot, Gerakan Oposisi Tegaskan Organisasi Bukan Milik Pribadi

Minggu, 20 September 2026 | 18:58

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

Ahmad Dedi Dikabarkan Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai

Senin, 21 September 2026 | 13:33

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

UPDATE

Jawab Tantangan Digital, Bawaslu Jadikan Kampus Laboratorium Demokrasi

Kamis, 01 Oktober 2026 | 05:54

DPD Ungkap Pola Investor ‘Berjudi’ Properti di Bali, Beli Aset Lalu Jual Lagi

Kamis, 01 Oktober 2026 | 05:24

Denny Indrayana Cs Debat Sengit dengan KPU soal Verifikasi Data Calon

Kamis, 01 Oktober 2026 | 04:50

Nakhoda KM Virgo Transport 8 Langsung Ditahan Penyidik

Kamis, 01 Oktober 2026 | 04:20

Digagas di Era Purbaya, Wacana Insentif Motor Listrik Masih Belum Jelas

Kamis, 01 Oktober 2026 | 03:59

Saksi Denny Indrayana Ungkap Tak Ada Bahasa Verifikasi Faktual Dokumen Capres-cawapres

Kamis, 01 Oktober 2026 | 03:34

Sjafrie Sematkan Tanda Kehormatan ke Tentara Jepang yang Bantu Atasi Karhutla

Kamis, 01 Oktober 2026 | 03:09

Kader PDIP Berpotensi Jabat Wapres Jika Gibran Didiskualifikasi

Kamis, 01 Oktober 2026 | 02:55

TNI Hormati Kejagung Imbas Penetapan Kolonel Budi Tersangka Korupsi MBG

Kamis, 01 Oktober 2026 | 02:42

Kemenperin Dukung Impor KRL Bekas dari Jepang, Ini Alasannya

Kamis, 01 Oktober 2026 | 02:18

Selengkapnya