Warga perbatasan antara Jawa Barat-DKI Jakarta, terutama yang berada di Kabupaten/Kota Bogor, Kabupaten/Kota Bekasi, Kota Depok, Kabupaten Karawang, kurang mendapat perhatian Pemprov Jawa Barat.
"Saya kemarin ke sana. Mereka yang ada di pinggiran atau sebelah Barat Jawa Barat kurang diperhatikan," kata Ketua DPRD Jawa Barat Irfan Suryanagara, di Kota Bandung, Selasa (4/6).
Menurut dia, warga di perbatasan tersebut mengeluhkan kurangnya perhatian Pemprov Jabar dalam menangani masalah banjir dan infrastruktur. Saat mengunjungi kawasan Bekasi Barat beberapa waktu lalu, kata Irfan, dirinya menjumpai masih adanya sekitar 2.000 unit rumah warga yang masih tergenang banjir.
Padahal, lanjut dia, warga di enam kabupaten/kota perbatasan itu menyumbang hampir sekitar 46 persen pendapatan asli daerah (PAD) Pemprov Jawa Barat.
"PAD Jawa Barat dari 26 kabupaten/kota mencapai Rp 5,7 triliun dan sumbangan PAD dari enam kabupaten/kota perbatasan itu jumlahnya mencapai Rp 2,68 dari Rp 5,7 triliun," katanya.
Menurut dia, jika keluhan warga di enam kabupaten/kota perbatasan ini tetap dibiarkan atau tidak diindahkan maka pihaknya khawatir mereka akan memisahkan diri dari Provinsi Jawa Barat dan membentuk provinsi baru.
"Ada beberapa RW di sana menyatakan
ngapain kita membiayai mereka kalau kita tidak diperhatikan. Kalau Jabar masih tidak memperhatikan maka kita bikin provinsi baru atau kita gabung dengan Jakarta. Itu sudah ancaman nyata," kata politisi dari Fraksi Partai Demokrat itu.
Pihaknya sudah menyampaikan keluhan warga di enam kabupaten/kota itu kepada Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan.
"Sudah saya sampaikan dan Pak Gubernur peduli dengan keluhan warga di sana. Buktinya pemprov mulai menambahkan anggaran infrastruktur di sana," katanya.
[ant/ald]
