Berita

istimewa

Politik

PKS Bantah Takut Menterinya Dicopot

SELASA, 04 JUNI 2013 | 13:28 WIB | LAPORAN:

Partai Keadilan Sejahtera nampaknya takut kehilangan kursi menteri di Kabinet Indonesia Bersatu II. Hal ini terlihat dari tidak tegasnya partai berlambang bulan sabit kembar itu menyikapi rencana pemerintah menaikkan harga bahan bakar mintak (BBM).

Ditemui di gedung DPR, Senayan Jakarta, Sekretaris Fraksi PKS Abdul Hakim membantah akan hal itu. Menurutnya, PKS masih melihat perkembangan pembahasan RAPBN-Perubahan 2013 untuk kemudian menentukan sikap secara resmi.

"Persoalannya dicopot atau tidak dicopot (menteri dari PKS), persoalannya demi kepentingan bangsa, RAPBN-P ini sedang dibahas, itu mau diapakan oleh kita. Itu persoalannya," jelas Abdul, Selasa (4/6).


Menurutnya, meski menaikkan harga BBM merupakan hak pemerintah, namun saat ini pembahasan RAPBN-P 2013 sudah di tangan DPR. Karena itu, fraksi-fraksi di DPR akan membahasnya terlebih dulu.

"Soalnya sekarang bola ada di tangan DPR. Tentu DPR harus mencermati postur yang baru, asumsi makronya, kaitan dengan fiskal. Kan komprehensif pembahasannya, tidak semata-mata satu variabel," kata Abdul.

Anggota Komisi IV DPR itu memastikan bahwa persoalan RAPBN-P 2013 berbeda dengan jabatan menteri PKS yang ada di pemerintahan SBY-Boediono.

"Saya kira itu hal lain. Persoalan menteri hal yang lain, RAPBN-P adalah domainnya DPR," jelas Abdul Hakim.

Saat ini, ada tiga pos kementerian asal PKS di KIB jilid II, yaitu Menkominfo Tifatul Sembiring, Menteri Pertanian Suswono, dan Menteri Sosial Salim Segaf Al-Jufri. [rsn]

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Connie Nilai Istilah Sabotase KSAD Berpotensi Bangun Framing Ancaman di Tengah Bencana

Rabu, 31 Desember 2025 | 13:37

Dicurigai Ada Kaitan Gibran dalam Proyek Sarjan di Kabupaten Bekasi

Senin, 29 Desember 2025 | 00:40

Eggi Sudjana, Kau yang Memulai Kau yang Lari

Senin, 29 Desember 2025 | 01:10

Dugaan Korupsi Tambang Nikel di Sultra Mulai Tercium Kejagung

Minggu, 28 Desember 2025 | 00:54

Kasus Suap Proyek di Bekasi: Kedekatan Sarjan dengan Wapres Gibran Perlu Diusut KPK

Senin, 29 Desember 2025 | 08:40

KPK Panggil Beni Saputra Markus di Kejari Kabupaten Bekasi

Senin, 29 Desember 2025 | 13:09

UPDATE

Kemenhut Sebut Kejagung Hanya Mencocokkan Data, Bukan Penggeledahan

Kamis, 08 Januari 2026 | 00:04

Strategi Maritim Mutlak Diperlukan Hadapi Ketidakpastian di 2026

Rabu, 07 Januari 2026 | 23:49

Komplotan Curanmor Nekat Tembak Warga Usai Dipergoki

Rabu, 07 Januari 2026 | 23:30

Pemuda Katolik Ajak Umat Bangun Kebaikan untuk Dunia dan Indonesia

Rabu, 07 Januari 2026 | 23:01

PDIP Tolak Pilkada Lewat DPRD karena Tak Mau Tinggalkan Rakyat

Rabu, 07 Januari 2026 | 22:39

Penjelasan Wakil Ketua DPRD MQ Iswara Soal Tunda Bayar Infrastruktur Pemprov Jabar

Rabu, 07 Januari 2026 | 21:56

Kejagung Geledah Kantor Kemenhut terkait Kasus yang Di-SP3 KPK

Rabu, 07 Januari 2026 | 21:39

84 Persen Gen Z Tolak Pilkada Lewat DPRD

Rabu, 07 Januari 2026 | 21:33

Draf Perpres TNI Atasi Terorisme Perlu Dikaji Ulang

Rabu, 07 Januari 2026 | 21:09

Harta Anggota KPU DKI Astri Megatari Tembus Rp7,9 Miliar

Rabu, 07 Januari 2026 | 21:07

Selengkapnya