BLSM Suap yang Harus Dibayar Anak Cucu!

Ditegaskan kembali bahwa Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) tak lebih sebagai suap yang harus dibayar anak cucu penerus bangsa. Pasalnya, program BLSM dibiayai hasil mengutang dari World Bank dan Asian Development Bank.

"BLSM tidak lain adalah suap yang harus dibayar oleh anak cucu dari organsisasi neolib internasional. Besar kemungkinan di balik utang tersebut Indonesia mengizinkan pasar sektor hilir migasnya dimasuki oleh firma-firma multinasional dan transnasional seperti Shell, Total, dan lain-lainnya," ujar aktivis pergerakan I Gede Aradea Permadi Sandra kepada Rakyat Merdeka Online, Senin (3/6) malam.

Bagi perekayasa perekonomian di dalam kabinet saat ini, beber dia, kebijakan pencabutan subsidi BBM dikatakan memiliki trade off antara kemiskinan dan pengangguran yang terjadi karena inflasi dengan penghematan anggaran alias fiskal. Karena itu, agar dirasa tidak terlalu memberatkan rakyat karena tekanan inflasi maka pemerintah menjalankan program BLSM untuk menyuap rakyat.

Lebih lanjut Gede mengatakan program BLSM merupakan suap politik yang diperankan SBY agar Partai Demokrat memenangkan pemilu 2014. Program BLSM tak ubahnya program Bantuan Langsung Tunai alias BLT yang dijalankan rezim SBY sebelum pemilu 2009 digelar.

"Dengan diulanginya grand design neoliberal semacam ini membuktikan bahwa sejatinya jiwa dan hati dari para pemimpin Bangsa berada di Wall Street sana. Kalaupun terlihat di media massa para komprador neoliberal ini seolah-olah berpidato atau bertindak-tanduk pro rakyat, saya yakin ini hanyalah gincu belaka," demikian Gede.

Program BLSM dibiayai utang negara bukan dengan kompensasi hasil pemotongan anggaran BBM bersubsidi sebelumnya disampaikan pengamat kebijakan publik Ichsanuddin Noorsy. Buktinya menurut dia, tertera di laman situs Asian Development Bank (ADB) bahwa BLSM bersumber dari utang ADB dengan nama singkatan proyek DPS atau Development Policy Support Program dan World Bank dengan sumber utang bernama proyek DPLP tahap 3.

Menurut Noorsy, pemerintah mengambil langkah ini karena nilai rupiah sedang jatuh sehingga mengakibatkan tekanan neraca pembayaran di tengah membesarnya bayaran cicilan dan bunga utang luar negeri. Jadi, kegagalan ekonomi yang dicerminkan melemahnya nilai tukar ditanggung oleh rakyat melalui kenaikan BBM.

"Ayo berhitung. Yang jelas BLSM bagian dari suap pemerintah atas gagasan USAID, Bank dunia, dan ADB," ujar dia." Ini sama saja pemerintah dusta. Tidak berkah suatu kepemimpinan yang sarat dusta. Rakyatnya kena azab. Berpangkat tidak terhormat, menjabat tidak bermartabat, beramanat tapi bermuslihat," demikian Noorsy. [dem]