Kapolres: Kericuhan Pilkades Pamekasan Teratasi

Kericuhan dalam unjuk rasa memprotes pelaksanaan penghitungan ulang Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) di depan kantor Pemkab Pamekasan, Jawa Timur, Senin (3/6) pagi, sudah dapat diatasi.

"Massa pengunjuk rasa semua telah bubar, setelah penghitungan suara selesai digelar tadi," kata Kapolres Pamekasan AKBP Nanang Chadrusman.

Unjuk rasa warga di depan kantor pemkab yang sempat berlangsung ricuh itu digelar oleh pendukung salah satu calon kepala Desa Banyubulu, Kecamatan Proppo. Mereka menolak pelaksanaan penghitungan ulang yang digelar pihak panitia Pilkades di Gedung Serba Guna Jalan Kabupaten Pamekasan. Massa menduga pelaksanaan penghitungan ulang itu tidak akan adil, karena hampir semua panitia diduga memihak salah satu calon tertentu.

Kericuhan terjadi saat panitia mulai membuka kotak suara untuk menghitung perolehan suara. Secara tiba-tiba, massa merangsek maju hendak masuk ke gedung Serba Guna yang dijaga ketat petugas kepolisian. Beberapa orang pengunjuk rasa terlibat saling dorong dengan petugas, bahkan tiga orang diantara terpaksa melompat pagar agar bisa masuk ke dalam ruang penghitungan namun berhasil dikeluarkan paksa oleh petugas.

Sempat terjadi saling pukul antara pengunjuk rasa dengan petugas, namun hal itu tidak berlangsung lama, setelah sebagian polisi menyatakan akan menembak mereka dengan peluru karet apabila tetap memaksa masuk ke dalam gedung. Saat itu juga massa mundur, dan pada saat yang sama sejumlah perwira polisi memberikan arahan kepada massa pengunjuk rasa serta memastikan bahwa pelaksanaan penghitungan ulang itu akan berlangsung secara jujur dan dipastikan tidak terjadi kecurangan.

"Berkat upaya yang kami lakukan ternyata massa mau mengikuti arahan kami hingga pengtungan hasil perolehan suara selesai," tutur AKBP Nanang.

Sebanyak 300 personel diterjunkan guna mengamankan penghitungan ulang pilkades Banyubulu, Kecamatan Proppo, yang digelar digedung Serba Guna, Pamekasan. Pelaksanaan pilkades di Desa Banyubulu, Kecamatan Proppo ini merupakan satu dari tiga pilkades bermasalah dalam pelaksanaan pilkades serentak yang digelar pemkab Pamekasan pada Mei 2013. Desa lainnya yang juga bermasalah ialah Desa Branta Pesisir, Kecamatan Tlanakan dan Desa Bindang, Kecamatan Pasean dan saat dalam proses hukum.[ant/wid]