Kebijakan untuk menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) merupakan hak prerogratif pemerintah. Jadi sudah barang tentu pemerintah punya pertimbangan tersendiri dalam pengambilan kebijakannya.
Begitu kata Ketua Umum Gerakan Pemuda (GP Anshor) Nusron Wahid usai menghadiri acara diskusi publik memperingati Hari Lahir Pancasila 1 Juni 1945 dengan tema "Pancasila Jiwa Bangsa" yang diselenggarakan oleh Bidang PORA DPP PDI Perjuangan dan DPP TMP di Aula Gedung Perpustakaan Nasional RI, Jakarta Pusat, Minggu (2/6).
Salah satu pertimbangan pemerintah itu mungkin karena distribusi subsidi tidak merata dan menipisnya cadangan devisa kita. Ia pun mendukung langkah pemerintah untuk menaikkan harga BBM ini. Karena, menurutnya, alokasi distribusi subsidi BBM tidak fair. Mengingat masih banyaknya orang kaya yng boleh dan bisa menikmati subsidi ini.
"Buktinya saya pakai mobil masih menikmati subsidi bbm ini," lanjutnya.
Ia berharap dengan adanya kenaikain BBM, alokasi dana subsidi bisa dialihkan ke hal-hal yang bisaa secar langsung dinikmati rakyat kecil.
Lebih lanjut ia mengusulkan agar sistem subsidi ini dilakukan dengan cara mematok besaran nominal subsidi untuk jangka yang lama.
"Misal dipatok Rp 2 ribu ya sudah kalau minyak harganya Rp 10 ribu maka harga BBM otomatis Rp 8 ribu," demikian Nusron.
[dem]
