PKS Harus Terima Konsekuensi Keluar dari Koalisi

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) kembali menolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Ini sama seperti yang terjadi beberapa tahun lalu. Hingga akhirnya satu menteri asal PKS direshuffle. Koalisi memanas dengan tidak diundangnya PKS pada rapat Setgab.

Terkait hal itu, ada dua suasana kebathinan tidak baik yang sedang menyelimuti PKS. Pertama, mereka sedang gelisah menghadapi rentetan masalah sebagai akibat ditetapkannya status LHI sebagai tersangka dalam kasus kuota daging impor. Kedua, PKS sedang dirundung malang akibat turunnya hasil survei elektabilitas mereka.

Dengan kedua kondisi itu, PKS membutuhkan kerja-kerja keras dan cerdas untuk mengembalikan kembali kepercayaan rakyat. Momentum kenaikan BBM kali ini bisa saja dijadikan sebagai momentum untuk menunjukkan keberpihakan mereka pada rakyat. Selain itu, mereka juga mungkin ingin melakukan perlawanan karena selama ini mereka menduga bahwa PKS sedang dizalimi.

Begitu dikatakan Ketua Umum Pemuda Muhammadiyah Saleh Partaonan Daulay saat dihubungi Rakyat Merdeka Online beberapa saat lalu, (Sabtu, 1/6).

"Andaikata PKS serius melakukan perlawanan dalam hal kenaikan BBM ini, saya kira ada kemungkinan mendapat simpati rakyat. Tetapi pada saat yang sama, PKS juga harus rela menerima konsekuensi dikeluarkan dari setgab," katanya.

Menurut dia, jika penolakan terhadap kenaikan BBM dilakukan hanya sebagai intrik politik, tentu akan menuai antipati dari masyarakat. Apalagi sebelumnya, hal seperti itu telah berulang kali dilakukan. Masyarakat saat ini tidak akan senang jika mereka disuguhkan dengan wacana-wacana verbal. Mereka butuh kerja-kerja aktual yang diharapkan dapat menaikkan kualitas dan derajat hidup mereka.

"Untuk apa lagi PKS ada di koalisi bila hati meraka tidak tenang. Mereka kesepian di tengah-tengah koalisi besar yang dibangun sebelumnya. Lagi pula, pemerintahan ini paling efektif berjalan kurang dari satu tahun. Tidak banyak lagi yang bisa mereka lakukan untuk membesarkan partai," tukasnya.

Lagi pula, masih lanjut Saleh, PKS harus menunjukkan bahwa mereka bisa besar tanpa harus bergabung dengan kekuasaan. Sebagai partai dakwah, PKS semestinya tidak silau dengan kekuasaan.

"Sebagai partai dakwah, semestinya PKS bisa menyesuaikan kata dengan laku. Artinya, jika mereka mengancam keluar koalisi, ya mesti dikerjakan. Jika tidak, bisa-bisa PKS disebut partai yang tidak konsisten," tandasnya. [ian]