Berita

hidayat nur wahid

Tolak Kenaikan BBM, PKS Sebut Masih Dalam Koridor Demokrasi

JUMAT, 31 MEI 2013 | 08:59 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

. Partai Keadilan Sejahtera menolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Hal itu bukan berarti partai ini ingin berseberangan dengan pemerintah.

"Masih dalam koridor demokrasi. Secara prinsip, yang kami pahami, tidak dalam posisi berseberangan. Tapi sama-sama menyelamatkan keuangan negara. Karena PKS juga memberikan beragam alternatif agar APBN kita tidak terbebani karena faktor subsidi," ujar Ketua Fraksi PKS Hidayat Nur Wahid kepada Rakyat Merdeka Online (Jumat, 31/5).

Karena itu, Hidayat menepis pernyataan salah seorang politikus PKB yang menyebut PKS tidak konsisten. Karena dalam sebuah rapat Setgab Partai Pendukung Pemerintah, PKS disebut mendukung kenaikan harga BBM.


Hidayat menjelaskan, pihaknya mendukung kenaikan harga BBM kalau berdasarkan UU APBN 2013 bukan melalui RAPBN-P 2013 yang baru disampaikan oleh pemerintah dan saat ini dibahas komisi-komisi di DPR.

"APBNP ini belum ada yang sepakat. Karena baru diajukan oleh pemerintah dan dibahas di komisi-komisi," ungkap Hidayat.

Kemarin, sambung Hidayat memberikan contoh, dalam rapat Komisi VIII DPR bersama Kementerian Sosial, Kementerian Agama dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindangan Anak, komisi tersebut menolak pemotongan anggaran yang dilakukan tiga kementerian tersebut.

Rapat dipimpin Sayed Zakaria dari Golkar; sedangkan Ketua Komisi VIII DPR dari PKB, Ana Muawwanah, juga ikut memimpin rapat."Artinya kawan dari PKB dan Golkar juga mengkritisi masalah APBNP. Karena, kalau APBNP memang belum ada yang setuju," tandasnya. [zul]

Populer

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Djaka Budhi Diuntungkan Berkat Menkeu Baru Suahasil Nazara

Minggu, 20 September 2026 | 14:18

Syukur Mandar Dicopot, Gerakan Oposisi Tegaskan Organisasi Bukan Milik Pribadi

Minggu, 20 September 2026 | 18:58

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

Ahmad Dedi Dikabarkan Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai

Senin, 21 September 2026 | 13:33

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

UPDATE

Jawab Tantangan Digital, Bawaslu Jadikan Kampus Laboratorium Demokrasi

Kamis, 01 Oktober 2026 | 05:54

DPD Ungkap Pola Investor ‘Berjudi’ Properti di Bali, Beli Aset Lalu Jual Lagi

Kamis, 01 Oktober 2026 | 05:24

Denny Indrayana Cs Debat Sengit dengan KPU soal Verifikasi Data Calon

Kamis, 01 Oktober 2026 | 04:50

Nakhoda KM Virgo Transport 8 Langsung Ditahan Penyidik

Kamis, 01 Oktober 2026 | 04:20

Digagas di Era Purbaya, Wacana Insentif Motor Listrik Masih Belum Jelas

Kamis, 01 Oktober 2026 | 03:59

Saksi Denny Indrayana Ungkap Tak Ada Bahasa Verifikasi Faktual Dokumen Capres-cawapres

Kamis, 01 Oktober 2026 | 03:34

Sjafrie Sematkan Tanda Kehormatan ke Tentara Jepang yang Bantu Atasi Karhutla

Kamis, 01 Oktober 2026 | 03:09

Kader PDIP Berpotensi Jabat Wapres Jika Gibran Didiskualifikasi

Kamis, 01 Oktober 2026 | 02:55

TNI Hormati Kejagung Imbas Penetapan Kolonel Budi Tersangka Korupsi MBG

Kamis, 01 Oktober 2026 | 02:42

Kemenperin Dukung Impor KRL Bekas dari Jepang, Ini Alasannya

Kamis, 01 Oktober 2026 | 02:18

Selengkapnya