Polri Tak Becus, Pembuatan STNK-BPKB Sebaiknya Diurus Kementerian Perhubungan

Menyusul habisnya blanko surat tanda nomor kendaraan (STNK) dan buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB), Polri mensiasatinya dengan membuat surat sementara.

"Itu sangat tidak mendasar. Dari aspek legal formal STNK dan BPKB sementara yang dikeluarkan tidak memiliki kekuatan hukum dan melanggar UU Lalulintas," ujar Ketua Presidium Indonesia Police Watch, Neta S. Pane (Kamis, 30/5).

Sebab surat sementara yang bersifat darurat itu lahir akibat keceroboh Polri sendiri, dalam hal ini Korlantas.

"Dampak lanjutan dari masih kosongnya material STNK dan BPKB ini adalah kepercayaan publik trhadap Polri akan semakin buruk dan bisnis jual beli kendaraan bermotor akan berkurang sebab publik akan meragukan keberadaan surat sementara tersebut," ungkap Neta.

Polri sudah mengorbankan masyarakat akibat ketidakbecusannya. Karena itu, IPW menyarankan penanganan SSB (SIM-STNK-BPKB-TNKB) sebaiknya diserahkan ke Kementerian Perhubungan saja dan tugas Polri hanya melakukan pengawasan dan penindakan saja. [zul]