Berita

ilustrasi

Pemerintah Jangan Terlalu Mementingkan Subsidi Barang Dibanding Orang

RABU, 29 MEI 2013 | 13:37 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

Pemerintah diingatkan harus lebih mementingkan subsidi orang dibanding subsidi barang. Saat ini, terjadi disparitas sangat tinggi antara besaran anggaran subsidi barang dibanding subsidi orang.

Ketua Umum DPP Garda Muda Nasional Kuntum Basa membeberkan sekilas data anggaran subsidi tahun tahun 2012.

Subsidi BBM Rp 193.805 triliun, listrik Rp 80.937 triliun, pangan 17.197 triliun, pupuk Rp 16.228 triliun, benih Rp 1.454 triliun, PSO (Pelayanan Umum) Rp 1.521 triliun, kredit program Rp 1.248 triliun, pajak 4.825 triliun, Lapindo 155 miliar, bantuan Operasional Sekolah (BOS) Rp 23.446 triliun, dan subsidi siswa miskin Rp 3.9 triliun.


"Berdasar data ini, nampak jelas bahwa telah terjadi disparitas yang tinggi antara subsidi barang dengan subsidi orang. Pemerintah masih mementingkan subsidi barang daripada subsidi orang atau SDM," ujar Kuntum (Rabu, 29/5).

"Saya berani mengatakan bahwa subsidi pada barang merupakan pemubaziran dan subsidi pada orang merupakan pencerdasan," sambungnya.

Menurutnya, investasi terbesar negara ini bukanlah terletak pada besarnya devisa ataupun pendapatan negara ini dari berbagai aspek. Namun lebih dari itu bahwa peningkatan mutu SDM pendidikan merupakan investasi terbesar sesungguhnya.

"Nah, kalau ini tidak segera dibenahi, maka yakinlah hingga 100 tahun ke depan bangsa kita sulit untuk bisa bersaing dengan negara-negara maju," imbuh mantan Ketua Umum HMI Cabang Ciputat ini.

Karena itu, Kuntum mengamini apa yang disampaikan ekonom Aviliani dalam Diskusi Terbuka Dari Reformasi Politik Menuju Reformasi Ekonomi, Senin (27/5), yang juga dihadiri sejumlah tokoh, termasuk Menko Perekonomian Hatta Rajasa. Aviliani berbicara tentang fiscal policy terkait subsidi pada barang atau subsidi pada orang dan tentang pentingnya mapping tenaga kerja dan pendidikan.

"Disini, selain mengajak masyarakat kita untuk menggenjot perubahan, tentu pula saya berharap pada menteri-menteri kabinet SBY untuk segera melakukan mapping pendidikan dan ketenagakerjaan, seimbang dengan apa yang sudah dilakukan pemerintah saat ini melalui MP3EI," demikian Kuntum.  [zul]

Populer

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Djaka Budhi Diuntungkan Berkat Menkeu Baru Suahasil Nazara

Minggu, 20 September 2026 | 14:18

Syukur Mandar Dicopot, Gerakan Oposisi Tegaskan Organisasi Bukan Milik Pribadi

Minggu, 20 September 2026 | 18:58

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

Ahmad Dedi Dikabarkan Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai

Senin, 21 September 2026 | 13:33

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

UPDATE

Jawab Tantangan Digital, Bawaslu Jadikan Kampus Laboratorium Demokrasi

Kamis, 01 Oktober 2026 | 05:54

DPD Ungkap Pola Investor ‘Berjudi’ Properti di Bali, Beli Aset Lalu Jual Lagi

Kamis, 01 Oktober 2026 | 05:24

Denny Indrayana Cs Debat Sengit dengan KPU soal Verifikasi Data Calon

Kamis, 01 Oktober 2026 | 04:50

Nakhoda KM Virgo Transport 8 Langsung Ditahan Penyidik

Kamis, 01 Oktober 2026 | 04:20

Digagas di Era Purbaya, Wacana Insentif Motor Listrik Masih Belum Jelas

Kamis, 01 Oktober 2026 | 03:59

Saksi Denny Indrayana Ungkap Tak Ada Bahasa Verifikasi Faktual Dokumen Capres-cawapres

Kamis, 01 Oktober 2026 | 03:34

Sjafrie Sematkan Tanda Kehormatan ke Tentara Jepang yang Bantu Atasi Karhutla

Kamis, 01 Oktober 2026 | 03:09

Kader PDIP Berpotensi Jabat Wapres Jika Gibran Didiskualifikasi

Kamis, 01 Oktober 2026 | 02:55

TNI Hormati Kejagung Imbas Penetapan Kolonel Budi Tersangka Korupsi MBG

Kamis, 01 Oktober 2026 | 02:42

Kemenperin Dukung Impor KRL Bekas dari Jepang, Ini Alasannya

Kamis, 01 Oktober 2026 | 02:18

Selengkapnya