Berita

presiden sby

Ruhut Sitompul: Rakyat Indonesia harusnya Bangga Presiden Dapat Penghargaan

RABU, 29 MEI 2013 | 10:28 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

Rakyat Indonesia harusnya bangga Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono menerima penghargaan internasional World Statesman Award 2013 dari lembaga Appeal of Conscience Foundation (ACF).

Politikus Partai Demokrat Ruhut Sitompul, menyebutkan banyak kepala negara sebelumnya juga menerima penghargaan yang sama. "Mestinya kita harus bangga Presiden kita mendapat itu," ujar Ruhut kepada Rakyat Merdeka Online kemarin.

Ruhut pun menanggapi penilaian sebagian anggota masyarakat dan LSM yang menyebut Presiden tidak layak menerima penghargaan itu karena masih adanya aksi kekerasan yang dialami oleh kelompok minoritas.


Menurut Ruhut, para pemrotes tersebut tidak membaca sejarah perjalanan Indonesia secara utuh. Saat ini, kata Ruhut, kita berada di alam reformasi, yang berbeda dengan zaman orde baru.

"Inti dari reformasi, harus pro rakyat, jadikan hukum sebagai panglima dan demokrasi dikedepankan. Dimana salahnya Pak SBY. Dia kan melaksanakan semua itu," ungkap Ruhut.

Setiap ada aksi kekerasan yang dilakukan kelompok tertentu di tengah masyarakat, tegas Ruhut, sikap SBY tegas menolaknya. Tapi, SBY menyerahkannya kepada proses hukum.

"Tapi hukum harus dipatuhi. Kekuasaan presiden kan sudah dikurangi. Beda dengan zaman Pak Harto. Boleh SBY ikut campur? Katanya hukum harus ditegakkan," ungkap Ruhut.

Karena itu, Ruhut kesal dengan sekompok masyarakat yang setiap ada kejadian di kabupaten atau kota tertentu, langsung menyebut pemerintah tidak becus."Pemerintah yang mana. Pertumbuhan ekonomi di atas 6 persen," sergah Ruhut.

Apalagi, masih kata Ruhut, sebenarnya yang harus pertama diminta pertanggungjawaban adalah para kepala daerah tempat kejadian aksi kekerasan tersebut berlangsung. "Sekarang apa-apa Presiden harus bertanggung jawab walaupun kejadiannya di kabupaten atau kota, seperti di Bekasi," tandasnya. [zul]

Populer

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Kehadiran Anies di Cikeas Jadi Masalah Serius

Jumat, 27 Maret 2026 | 02:08

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

SBY Menolak Silaturahmi Lebaran Anies?

Jumat, 27 Maret 2026 | 03:43

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

KPK Panggil Bos Rokok HS di Kasus Suap Cukai

Kamis, 02 April 2026 | 10:39

UPDATE

Tidak Mengutuk Tapi Ayo Gugat Israel di PBB

Minggu, 05 April 2026 | 01:55

Energi Transisi Sulap Desa Rentan jadi Resisten

Minggu, 05 April 2026 | 01:32

1.305 Rekomendasi Audit BPK di Kementerian PU Belum Tuntas

Minggu, 05 April 2026 | 01:10

Pakistan Gratiskan Transportasi Umum Buntut Demo Kenaikan BBM

Minggu, 05 April 2026 | 00:52

Menang di Tingkat Kasasi, Natalia Rusli Fokus Kawal Perkara Pidana

Minggu, 05 April 2026 | 00:32

Pemerintah Desak DK-PBB Lindungi Pasukan Perdamaian di Lebanon

Minggu, 05 April 2026 | 00:12

Pelni Sukses Layani 467 Ribu Penumpang Selama Arus Mudik-Balik Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 23:57

KSAD: Tiga Prajurit Gugur, Kami Sangat Kehilangan

Sabtu, 04 April 2026 | 23:32

Menlu Ungkap Ada Tiga Prajurit TNI Lagi Terluka di Lebanon

Sabtu, 04 April 2026 | 23:11

ITERA: Fenomena Langit Lampung Timur Diduga Sampah Antariksa Roket China

Sabtu, 04 April 2026 | 22:42

Selengkapnya