Program Kartu Jakarta Sehat (KJS) yang dijanjikan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo saat masa kampanye disambut baik. Apalagi, saat ini sudah mulai dilaksanakan.
"Kita memang sangat mengapresiasi program DKI ini dan harus ikut menyukseskannya," ujar Rommy, pendiri Civismo Foundation, lembaga yang bergerak dibidang pendidikan bagi anak anak yang tidak mampu, (Kamis, 23/5).
Meski begitu, penolakan sebagian rumah sakit atas program KJS dapat dimaklumi. Sebagai sebuah program baru, sangat biasa mendapatkan resisten.
Meskipun sebenarnya hal dapat diantisipasi terutama oleh Pemda DKI. Kalau, Pemda DKI Jakarta memahami realita bahwa ada banyak kepentingan dalam program ini.
Pertama, kepentingan negara sebagai regulator untuk menjamin kesehatan warga kurang mampu yang harus ditanggung oleh program ini.
Kedua, kepentingan RS Swasta yang tentu saja tidak boleh merugi ketika diwajibkan untuk mendukung kelangsungan pembangunan infrastruktur kesehatan di Jakarta. Dan, ketiga kepentingan masyarakat sebagai penikmat program populis ini.
"Dengan demikian, fakta bahwa program ini masih bersoal, maka kata kuncinya adalah evaluasi terhadap seluruh aspek terkait program ini, baik terkait sistem, mekanisme, standar teknis pelayanan dan lain-lain," ungkap mantan aktivis Ikatan Remaja Muhammadiyah (saat ini bernama Ikatan Pelajar Muhammadiyah) ini.
Artinya, sambung master jebolan Faculty of Arts University of Western Australia (UWA) ini, seluruh pihak terkait harus paham apa dan bagaimana program ini dijalankan. Jangan sampai apa yang bagus dalam konsep, tidak berjalan dalam praktiknya di lapangan.
Makanya, Rommy, yang juga calon DPD RI dari DKI Jakarta ini, mengingatkan lagi, program KJS harus terus jalan dan tidak boleh melembaga jadi program “Kisruh Jakarta Sehat". Karena ini merupakan bentuk tanggung jawab negara, dalam hal ini Pemda Provinsi DKI Jakarta dalam menjamin hak dan kebutuhan dasar warganya di bidang kesehatan.
[zul]
