Ratna Sarumpaet Cs: Penghargaan World Statesman Award kepada SBY Melukai Rakyat

Penolakan terhadap Presiden SBY menerima penghargaan World Statesman Award dari Appeal of Conscience Foundation (ACF) terus disuarakan masyarakat. Kali ini, resistensi datang dari pihak oposisi, Majelis Kedaulatan Rakyat Indonesia (MKRI).

Dalam keterangannya persnya, MKRI yang digawangi Ratna Sarumpaet Cs ini menjelaskan, penghargaan yang akan diterima SBY itu sangat melukai rakyat Indonesia. Karena pemerintahan yang dikelola SBY karut marut dalam segala bidang. Karena itu, MKRI mengimbau, rakyat Indonesia harus menolak dan meminta lembaga Appeal of Conscience Foundation yang bermarkas di New York, Amerika Serikat, membatalkan niat untuk memberi gelar tersebut kepada SBY.

MKRI juga menyoroti soal rencana pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM). Menurut MKRI, menaikkan harga BBM dengan alasan untuk menyelamatkan APBN adalah kejahatan terhadap rakyat. Karena itu hanya dijadikan ajang untuk mencari keuntungan politik dan keuntungan finansial bagi partai-partai dari BLT yang dikeluarkan. Masih banyak cara lain untuk menyelamatkan APBN.

"Untuk mengurangi tingginya biaya BBM, pemerintah harus berani melibas mafia migas yang setiap tahunnya merugikan keuangan Negara sekitar Rp 20 triliun. Sedangkan untuk menyelamatkan APBN, pemerintah bisa melakukan langkah efesiensi anggaran dan korupsi yang jumlahnya jauh lebih besar ketimbang subsidi BBM," tegasnya.

Kalau pemerintah tetap memaksakan menaikkan harga BBM juga, maka Rp 500 dari kenaikan harga tersebut harus diberikan pada rakyat kecil dan diberikan setiap bulan selama harga BBM belum diturunkan. "Pemerintah harus memastikan, selama BBM naik, selama itu pula rakyat mendapatkan BLT."

Ketiga terkait penyelenggaran Pemilu 2014, MKRI menyatakan, Pemerintahan SBY yang sangat korup tidak memiliki otoritas moral menyelenggarakan Pemilu 2014, dengan sistem politik yang didominasi parpol yang korup, dengan KPU yang tidak jujur.  "Apabila pemilu dengan kondisi yang seperti ini akan dilanjutkan, itu merupakan kejahatan pada rakyat karena hanya akan membawa malapetaka bagi seluruh rakyat Indonesia," demikian isi sikap MKRI. [zul]