Kemaceten dan Jakarta ibarat dua sisi mata uang. Perbandingan tersebut memang terkesan berlebihan, tapi faktanya kemacetan di Jakarta sudah menjadi hiasan ibukota.
"Itulah Jakarta, wajah ibukota Indonesia yang merupakan metropolitan terbesar di Indonesia atau urutan keenam dunia," calon anggota DPD dari dapil DKI Jakarta Rommy (Kamis, 16/5).
Rommy menjelaskan, sebelumnya kemacetan Jakarta hanya terjadi pada jam pergi dan pulang kerja. Namun sekarang kemacetan terjadi sepanjang hari. "Bisa dibayangkan efek dari ekonomi dari kemacetan ini, proses yang sebelumnya bisa cepat, menjadi lambat dan produktifitas menurun," kata Rommy, pendiri yayasan non-profit Civismo Foundation yang bergerak dibidang pendidikan bagi anak anak yang tidak mampu ini.
Bagi Rommy, kemacetan tidak akan terhindari dimana suatu daerah dengan luas wilayah yang tidak bertambah, akan tetapi populasi terus bertambah (migrasi), dan kendaraan bermotor terus bertambah pesat. "Sempat di masa Ali Sadikin, membuat kebijakan pembatasan pendatang ke Jakarta, tapi hal ini tetap saja tak berhasil," ungkapnya.
Tak hanya itu, lanjut Rommy, membandingkan Jakarta bisa jadi agak dekat jika dibandingkan dengan Singapura. Jakarta dengan luas sekitar 661 km² dengan penduduk 10 juta jiwa. Sementara negara Singapura luas wilayah 710 km² dengan penduduk hanya separuh total penduduk Jakarta yakni 5 juta jiwa. "Wajar saja jika kemacetan di Jakarta menjadi “tak terhindari†dengan kondisi demografi semacam ini," ungkapnya.
Meski begitu, kata Rommy, di banyak kota metropolitan, kemacetan bisa terkurangi dengan akses transportasi publik yang baik sehingga berdampak pada berkurangnya penggunaan kendaraan pribadi dan masyarakat semakin bijak menggunakan BBM.
"Di China misalnya, harga tiket MRT Rp 2.500 dan sudah ada jaminan bahwa masyarakat akan mendapatkan akses transportasi yang baik dengan harga yang terjangkau, sehingga hal semacam ini bisa memotivasi masyarakat untuk menggunakan kendaraan umum," ungkapnya.
Bagi sebagian orang, tidak bisa mengharapkan sebuah kota dengan penduduk lebih dari 10 juta seperti Jakarta orang bebas dari masalah kemacetan. Tapi Rommy yakin, itu bisa diatasi kalau sumber-sumber dari kemacetan bisa dikurangi dengan kebijakan yang komprehensif (tidak tunggal).
"Bayangkan saja, jumlah kendaraan bermotor di Jakarta (roda empat ke atas dan roda dua) mencapai 14.000.000 unit. Pertambahan tiap tahun diperkirakan 2.000.000 unit," ungkapnya.
Menurutnya, tidak terbayangkan Jakarta dengan jumlah luas wilayah tak bertambah, akan tetapi jumlah kendaraan dan populasi kian bertambah. Ditambah lagi, semua ini tidak diimbangi dengan kapasitas jalan yang hanya bertambah sekitar 0,01 persen dalam setahun.
Rommy menguraikan beberapa strategi untuk menyelesaikan masalah kemacetan. Pertama, perbaikan transportasi publik. Kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait MRT dan pengintegrasian Kopaja-Busway harus disupport. Perbaikan ini meliputi pembangunan MRT dan penambahan armada bus yang sudah ada, perluasan dan pembagian jalur/rute, dan ketepatan pelayanan.
"Logikanya gini, 'jika sudah ada transportasi cepat, nyaman, dan jalurnya banyak, juga setiap 15 menit ada, ya mendingan naik angkutan umum daripada capek nyetir, belum lagi BBM-nya mahal, atau misalnya harus bayar gaji supirâ€.
Kedua, dengan menaikkan harga pajak kendaran bermotor. Terakhir, menambah ruas jalan. Juga termasuk menambah akses bagi pengguna sepeda (bicycle path) dan jalur untuk pejalan kaki (pedestrian path). "Jika ada jalur yang aman bagi kedua kelompok ini maka ini bisa jadi pengguna sepeda dan pejalan kaki akan bertambah, yang dampaknya juga bisa baik untuk mengurangi polusi udara di Jakarta," demikian Rommy.
[zul]
