Wakil Sekjen DPP PKS Mahfudz Siddiq tak menampik bahwa aset PKS kalau ditotal lebih dari Rp 21 miliar. PKS menghimpun dana untuk menjalankan roda partai dengan berbagai cara.
"Pertama infak rutin kader tiap pekan. Biasanya dihimpun saat pengajian," jelas Mahfudz Siddiq menanggapi keheranan penyidik KPK kemarin (Rabu, 15/5) setelah mengetahui aset partai tersebut berupa kendaraan operasional di seluruh kepengurusan tingkat pusat dan daerah senilai Rp 21 miliar.
Kemarin penyidik KPK mendatangani kantor PKS di Jalan TB Simatupang untuk menyita enam mobil yang diduga terkait dengan Luthfi Hasan Ishaaq, tersangka kasus suap pengurusan izin impor daging sapi yang merupakan mantan Presiden PKS.
Mahfudz Siddiq menjelasskan, tiap pekan per group pengajian bisa mmenghimpun dana Rp 50-100 ribu. Saat ini PKS memiliki lebih dari 200 ribu group pengajian bernama halaqah tarbawiyah. "Kami pun biasa menghimpun dana solidaritas bagi dunia Islam dan bantuan kemanusiaan dengan berbagai acara keumatan," jelasnya di akun Twitternya
Kedua, infak wajib bulanan anggota inti. Hal ini meliputi iuran wajib dan zakat penghasilan. Besaran infak wajib bulanan berbeda tiap anggota, sesuai besaran penghasilannya. sekarang ada 600 ribuan anggota inti. Sebagai contoh infak wajib bulanan dirinya sebesar Rp 1,5 sampai Rp 2 juta.
"Ketiga, zakat tahunan. Berupa zakat maal, zakat fitrah, infak dan shadaqah anggota. Biasanya dihimpun selama Ramadhan," bebernya.
Lembaga-lemebaga amil zakat yang dikelola kader PKS juga himpun zakat, infak & shadaqah dari masyarakat untuk didistribusikan ke masyarakat fakir-miskin. Dari zakat maal tahunan anggota terebut terhimpun cukup besar untuk membantu anggota yang fuqara dan masakin dan untuk program-program kemanusiaan.
"Keempat, infak bulanan pejabat publik baik di legislatif maupun eksekutif. Anggota FPKS DPR tiap bulan bayar infak 20 juta ke DPP," jelasnya.
Saat ini Ada 57 anggota di DPR, 200-an anggota DPRD Provinsi dan 2000-an anggota DPRD Kab/Kota. Besaran infak bulanannya berbeda-beda. Sebagai contoh aleg DPRD kota/kab Cirebon, infak bulanan sebagai pejabat publik ke DPD sebesar Rp 3 juta. "Jika ditotal pasti besar," tekannya.
Kelima, ta'awun maali atau partisipasi pendanaan. Biasanya dilakukan jika ada kegiatan tertentu, musibah yang dialami anggota, dan lainnya. Ta'awun maali bersifat sukarela termasuk jumlahnya. Bisa juga dilakukan dlm bentuk pinjaman lunak.
Sebagai contoh di cirebon ada kader dokter meminjamkan dana Rp 500 juta untuk bantu bangun kantor DPD tanpa bunga.
Kelima, kerjasama program. Kader-Kader PKS banyak yang kelola lembaga pendidikan, sosial, dakwah & bisnis. Mereka lakukan kerjasama program.
"Misal BPR syariah milik kader kerjasama program dgn Bidang Ekonomi di PKS. Lembaga pendidikan dgn Departemen Pelajar di PKS, dst," ungkapnya.
Keenam, dana bantuan keuangan parpol dari pemerintah setiap tahun berdasarkan perolehan suara pemilu. Lumayan besarlah jumlahnya. Ketujuh, hibah aset bergerak dari dermawan. Ada yang bantu motor, mobil, komputer, dan lain-lain. "Untuk kendaraan biasanya pakai nama pribadi," ungkapnya.
Kedelapan, penyertaan modal untuk usaha/bisnis yang dikelola secara profesional oleh perorangan/perusahaan yang dilakukan bendahara. Hal ini dilakukan karena UU mengatur parpol tidak boleh memiliki lembaga usaha/bisnis.
Ada satu lagi sumber pendanaan PKS yang disebut "da'mu dzati" atau pendanaan mandiri. Yaitu aktivitas yang diikuti dan didanai mandiri oleh kader.
"Misalnya bulan ini sejumlah DPD adakan camping-ground/mukhayyam. Tiap anggota keluarkan Rp 200 ribuan untuk jadi peserta. Atau rakor PIP PKS di Istanbul lalu. Semua perwakilan yg datang atas biaya sendiri," ungkapnya.
"Itu sumber dan cara PKS menghimpun dana tuk biayai program-kegiatan yg putarannya harian dan sediakan fasilitas kerjanya," jelasnya.
"Silakan Anda kunjungi kantor2 PKS di DPP, DPW, DPD, DPC dan DPRa. Perhatikan kesibukan kegiatan mereka yg tak henti siang-malam."
"Jadi ketika KPK terperangah melihat mobil2 PKS, saya maklum. Krn mereka belum mengenal kami," demikian Mahfudz.
[zul]
