Setiap Departemen, Bidang dan Badan di DPP PKS difasilitasi mobil operasional, termasuk juga yang difasitisasi mobil untuk Presisden, Sekjen & Bendahara.
Kalau mau dihitung seluruh aset PKS, sebenarnya lebih dari Rp 21 miliar. Karena selain mobil, PKS juga memiliki kantor sendiri di beberapa provinsi dan kabupaten/kota, yang jika dinilai tentu totalnya lebih dari Rp 21 miliar.
Wakil Sekjen DPP PKS Mahfudz Siddiq mengungkapkan itu menanggapi keheranan penyidik KPK kemarin (Rabu, 15/5) setelah mengetahui aset partai tersebut berupa kendaraan operasional di seluruh kepengurusan tingkat pusat dan daerah senilai Rp 21 miliar.
Kemarin penyidik KPK mendatangani kantor PKS di Jalan TB Simatupang untuk menyita enam mobil yang diduga terkait dengan Luthfi Hasan Ishaaq.
Tak hanya, kata Mahfudz melanjutkan keterangannya, untuk operasional, PKS juga memberi tunjangan finansial bagi sejumlah pengurus yang
full-time, baik DPP, DPW dan DPD.
Biaya operasional bulanan DPP misalnya Rp 1 sampai Rp 1,5 miliar perbulan membiayai seluruh bidang, badan dan departemen-departemen serta rumah tangga. Untuk ukuran DPD di kabupaten/kota, biaya operasional bulanan mereka antara RP 50 sampai RP 100 juta. Sementara untuk untuk DPW, lanjut Mahfudz, sekitar Rp 100 sampai Rp 200 juta.
"Jadi tuk hitung biaya operasional total bulanan, jumlahkan saja DPP + 33 DPW + hampir 500 DPD. Pastinya sangat besar," ungkap Mahfudz tadi malam di akun Twitternya.
Lebih jauh Mahfudz menjelaskan, sebelum muncul sebagai parpol pada 1999, PKS adalah gerakan dakwah yang juga terorganisir. Punya aset kantor, kendaraan dan biaya operasional.
"Seingat saya sblm 1999, aset gerakan ini tidak kurang dari 5 kantor & 20-mobil serta sejumlah sepeda motor. Atas nama perorangan," ungkapnya. Semua aset gerakan dakwah sebelum 1999 berasal dari infak dan wakaf banyak pihak yang terlibat, mendukung dan simpati dengan dakwah, demikian Mahfudz.
[zul]
