"Maafkan kedua orang tuamu, kalau tak mampu beli susu. BBM naik tinggi, susu tak terbeli. Orang pintar tarik subsidi, mungkin bayi kurang gizi".
Lantunan lirik lagu Galang Rambu Anarki yang dipopulerkan Virgiawan Listanto atau yang terkenal dengan nama Iwan Fals itu terdengar di sudut Desa Tanjungsari Cikaum Subang, Minggu (12/5) . Sebuah panggung dikerumuni ratusan penduduk desa yang kebanyakan petani dan buruh. Dari panggung itulah tokoh muda NU, Kyai Maman Imanulhaq melantunkan lagu tersebut untuk menggugat pemerintah yang berencana menaikan harga BBM.
Kyai Maman yang juga dikenal aktifis anti korupsi menggambarkan kondisi rakyat Indonesia yang menderita akibat banyaknya kebijakan pemerintah SBY yang tidak memihak rakyat. Ironisnya, sementara banyak rakyat kecil yang banting tulang mempertahankan kehidupan, sebagian elit justru mempertontonkan kerakusannya.
"Indonesia tidak akan hancur karena bencana alam atau karena perbedaan yang ada di tengah masyarakat. Kehancuran Indonesia akan terjadi karena dua hal: kebejadan moral para elit dan keputus-asaan kaum alit," tegas dia.
Argumen pemerintah bahwa kenaikan BBM untuk menyelamatkan APBN dan melanjutkan program pro rakyat seperti dikatakan Ketua DPR RI Marzuki Ali dianggap mengada- ada oleh Koordinator Masyarakat Ànti Korupsi Andi Sofyan yang memfasilitasi kehadiran dan acara Kyai Maman di Cikaum.
Andi mengingatkan dampak ekonomi maupun sosial kenaikan BBM akan mendzholimi masyarakat. Memang benar bahwa persentase jumlah subsidi pada APBN menduduki peringkat pertama. Tapi seperti di APBN tahun 2012, persentase subsidi untuk rakyat berada pada peringkat kedua yakni 20,64%. Pada APBN 2012 persentase tertinggi dijatah untuk keperluan belanja pegawai, yakni 22,37%. Jadi wajar, kalau pejabat kita kehidupannya makin mewah sedang rakyat makin susah. Seharusnya pemerintah sedari dulu jujur kepada masyarakat jika mengalami kesulitan dalam mengelola keuangan Negara. Sehingga tidak perlu mengkambing hitamkan jebolnya APBN karena subsidi yang membengkak.
"Memang sudah sewajarnya rakyat harus terus disubsidi oleh pemerintah. Karena kalau subsidi tidak ada, maka pemerintah telah mengkhianati amanat UUD 1945 Pasal 33," kata Andi.
Terkait soal Bantuan Langsung Tunai Sementara (BLTS) yang akan diberikan selama 4 hingga 6 bulan untuk rakyat miskin, Andi mengatakan sangat rawan dijadikan komoditas politik bagi pencitraan SBY dan kemenangan Partai Demokrat di Pemilu 2014.
Dalam dialog, seorang tokoh masyarakat Cikaum H. Mukri mempertanyakan fenomena yang riuh dan gaduh soal Ustad, Kyai atau Engkong yang terlibat korupsi inpor sapi, Eyang Subur yang jadi panutan para artis, ketua gank motor Makasar, Mbah Klewang asal Tegal serta Bos Yuki yang melakukan tindak perbudakan di Tanggerang. Kesemuanya, menurut dia, mengindikasikan bahwa Negeri ini tanpa tauladan, tanpa ketegasan hukum dan tanpa kepemimpinan nasional.
Kyai Maman membenarkan pernyataan H. Mukri, bahkan mengatakan bahwa semua kegaduhan tersebut berasal dari Presiden SBY. SBY telah mewariskan sebuah realitas bahwa kekuasaan adalah prestasi yang diberhalakan. Dianggap sebuah prestasi dan pahala yang terlepas dari kompleksitas persoalan pemberi amanat yaitu rakyat. Kekuasaan adalah alat untuk mencapai rasa aman dan kesejahteraan bersama. Bukan sebaliknya, memperalat kekuasaan untuk dirinya sendiri, keluarganya dan partainya.
Tidak hanya itu, Kyai Maman menambahkan, sikap kenegarawan SBY kembali diragukan bila di dalam negeri tindakan intoleransi dan kekerasaan banyak dialami kelompok minoritas, sementara dia memilih pergi ke USA untuk menerima penghargaan negarawan dunia 2013 atau 'World Statesman Award' dari organisasi yang mempromosikan perdamaian, demokrasi, toleransi, dan dialog antar kepercayaan yang berbasis di New York, Amerika Serikat, Appeal of Conscience Foundation (ACF).
"SBY tidak akan jatuh dan hancur oleh kekuatan dan konspirasi pihak manapun. Senja kala kekuasaannya lebih cepat datang karena prilaku politik dan kebijakannya sendiri yang tidak mencerminkan seorang pemimpin", tegas Kyai Maman yang aktif di Majelis Nasional Aliansi Nasional Bhinneka Tunggal Ika.
[dem]
