Gerontokrasi yang diadopsi dari bahasa Inggris "gerontocracy" merupakan praktek sejak zaman Yunani kuno yang berarti sebuah kekuasaan yang dipimpin oleh mayoritas kaum tua. Tidak hanya Yunani sebenarnya, banyak budaya politik di berbagai negara juga menjalankan praktik ini.
Meski misalnya tokoh tua itu tidak menjabat secara formal, namun mereka tetap menjadi pengendali kuasa, misalnya di China, Iran, Kuba, Rusia dan lain-lain.
"Tapi banyak fakta sejarah yang membuktikan bahwa bukan tidak mungkin bahwa kepemimpinan bisa diambil oleh anak muda idealis," ungkap peneliti Maarif Institute for Culture and Humanity Endang Tirtana (Senin, 13/5).
Endang Tirtana menjelaskan, negara demokrasi seperti Amerika Serikat misalnya pernah memiliki pemimpin muda seperti John F Kennedy (usia 43 tahun) atau yang lebih muda Theodore Roosevelt (usia 42 tahun) atau Atifete Jahjaga, Presiden perempuan dari Kosovo di usia 36 tahun.
"Tidak hanya itu, misal upaya mendukung anak muda terlibat dalam politik ditunjukkan oleh Walikota Palestina yang menunjuk Bashaer Othman, seorang remaja putri berusia 16 tahun untuk menggantikan posisinya selama dua bulan. Indonesia sendiri memiliki Presiden muda tahun 1945 yakni Ir Sukarno (usia 44 tahun)," jelas Endang.
Sebelumnya, board of advisor Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Jeffrie Geovanie menjelaskan, konvensi Partai Demokrat sangat menentukan apakah Pemilihan Presiden 2014 yang akan datang akan menjawdi awal kelanjutan atau akhir dari gerontokrasi, kepemimpinan kelompok tua.
Karena hanya pada konvensi capres partai Demokrat tersedia ruang yang leluasa dan elegan buat figur-figur muda seperti Gita Wirjawan, Mahfud MD, Dino Patti Jalal, Chairul Tanjung, Irman Gusman, Marzuki Alie untuk memperkenalkan dirinya dan menunjukkan kiprah dan kualitas personalnya secara maksimal pada publik pemilih di negeri ini.
Melanjutkan keterangannya, Endang mengungkapkan, dengan tampilnya wajah-wajah segar dalam kancah pemilihan presiden 2014 mendatang, diharapkan dapat mewarnai lagi perpolitikan di tanah air.
"4 L (lu lagi lu lagi), apalagi jika ditambah tokoh 4 L ini bukan tokoh yang tegas untuk memberantas korupsi dan penuh rekam jejak yang kurang baik, maka apatisme pemilih akan semakin tinggi, dan institusi politik kita akan semakin suram," demikian Endang, mengingatkan.
[zul]
