Tekan Inflasi, Bos BI Minta Masyarakat Makan Jagung

Gubernur Bank Indonesia (BI) Darmin Nasution mengusulkan mensubstitusi konsumsi beras dengan produk pangan lainnya untuk menekan inflasi.

Menurutnya, kenaikan in­flasi dipicu pola konsumsi maka­nan pokok masyarakat In­do­nesia yang lebih mengan­dalkan beras. “Indonesia itu konsumsi beras per kapitanya paling be­sar sedunia,” kata Darmin.

Dia mengatakan, ketergan­tungan masyarakat Indonesia pada beras perlu dicarikan jalan keluar. Sebab, tingginya per­min­taan beras yang tidak diba­rengi peningkatan produksi dipastikan akan memicu inflasi. “Perlu upaya untuk me­nang­gulangi itu, kan masih ada jagung dan sagu. Kita cukup kurangi beras,” ucapnya.

Selain beras, perlu juga dila­kukan perubahan pola konsumsi pro­duk pangan lain seperti ba­wang merah atau cabe merah yang menjadi kontributor inflasi paling besar di beberapa waktu terakhir.

Menurutnya, masyarakat Indo­nesia lebih senang makan cabe se­gar dibanding cabe olahan. “Ma­lah kalau bisa pakai cobek lang­sung. Kalau mau menggu­nakan ca­be kering (bubuk), tentu akan beda pengendalian harganya dan bisa disimpan lebih lama,” tuturnya.

Darmin mengingatkan, jika pola konsumsi cabe seperti itu tidak diubah, kenaikan inflasi yang dipengaruhi harga cabe akan terus berulang.

Sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) mengklaim jum­lah tenaga kerja sektor pertanian mengalami penurunan karena dipengaruhi kemajuan ekonomi.
Kepala BPS Suryamin menga­takan, jumlah tenaga kerja sektor pertanian mengalami penurunan 35,06 persen dari 41,20 juta pada Februari 2012 menjadi 39,96 juta pada Februari 2013. Penurunan itu sebagai sinyal kemajuan pembangunan.

Berdasarkan pantauan Rakyat Merdeka, Minggu (5/5), lahan pertanian yang berada di daerah Karawang banyak berubah fungsi. Sebagian besar lahan pertanian itu sudah menjadi pabrik dan peru­mahan baru. Alhasil, jumlah lahan pertanian terus berkurang.

Ketua Umum Serikat Petani Indonesia (SPI) Henry Saragih menegaskan, salah satu penyebab turunnya jumlah petani Indonesia karena maraknya perampasan tanah petani.

Menurut dia, jika ingin orang mau kembali bertani, pemerintah harus membenahi dan merevisi semua undang-undang yang tidak pro rakyat seperti Undang-Undang No. 7/2004 tentang Sum­ber Daya Air, Undang-Undang No. 18/2004 tentang Perkebunan dan Undang-Undang No. 12/1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman serta membuat per­aturan perundang-undangan yang bisa memberikan rasa aman dan kepastian bagi para petani.

Selain itu, Henry mengatakan, serbuan impor hasil pertanian dan ketergantungan terhadap benih yang mahal juga menjadi penye­bab semakin berkurangnya jum­lah petani Indonesia. Menurut catatan SPI, para petani banyak yang beralih profesi menjadi buruh serabutan, tukang ojek hingga pedagang asongan.

Manager advokasi Koalisi Rakyat untuk kedaulatan pangan (KRKP) Said Abdullah mengata­kan, dengan menurunnya jumlah petani akan berdampak tidak tercapainya target swasembada komoditas pangan. Kondisi ini mesti segera diantisipasi.

Menurut cagub Jawa Timur ini, petani mengalami tekanan luar biasa, tidak hanya dari kondisi iklim yang terus berubah, termasuk juga tekanan kebijakan. Para petani banyak bergelut dengan kemiskinan karena tergencet tingginya impor pangan serta rendah­nya harga produk per­tanian lokali. [Harian Rakyat Merdeka]