Kemampuan pemerintah menyerap anggaran belanja negara dari waktu ke waktu semakin memprihatinkan. Celakanya, ketidakmampuan menyerap anggaran justru terletak pada pos-pos yang sangat vital untuk menstimulasi pertumbuhan ekonomi nasional.
Dari data Kementerian Keuangan (Kemenkeu), penyerapan belanja barang pada kuartal I tahun ini baru 5,2 persen, yaitu Rp 10,4 triliun dari yang dianggarkan APBN Rp 200,7 triliun. Persentase ini tidak berbeda jauh dari serapan belanja modal yang baru mencapai Rp 10,4 triliun atau 5,6 persen dari total anggaran Rp 184,4 triliun sepanjang tahun.
Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Anny Ratnawati menjelaskan, minimnya realisasi belanja modal yang terhambat bisa mengurangi realiasi pertumbuhan ekonomi nasional. Dia juga khawatir jika trend perlambatan realisasi belanja berlanjut, akan terjadi penumpukan anggaran yang lebih curam dibanding tahun lalu.
“Kalau soal kualitas belanja modal infrastruktur mungkin bisa dijaga. Tapi kita khawatir kalau numpuk di belakang. Kita harus menjaga dari sisi itu,†kata Anny.
Menurut dia, penyerapan belanja modal masih rendah lantaran kementerian/lembaga (K/L) sangat berhati-hati memproses belanja, faktor kelengkapan dokumen dan kesiapan program. Padahal, pemerintah telah merevisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 70 tahun 2012 tentang Pengadaan Barang atau Jasa.
“Kami berharap keluarnya aturan tersebut bisa memberikan solusi mempercepat pengadaan barang dan jasa pemerintah. Tetapi, sampai saat ini penyerapan masih rendah,†curhatnya.
Pengamat ekonomi Yanuar Rizki mengatakan, penyerapan anggaran belanja modal yang rendah mengakibatkan pembangunan infrastruktur lambat. Karena itu, kinerja setiap kementerian harus dikritik, apakah sudah maksimal dalam memanfaatkan anggaran.
“Dari tahun ke tahun problem (penyerapan anggaran) yang dihadapi selalu sama, yaitu birokrasi. Penyebabnya, daya eksekusi yang lambat dan pengawasan yang lemah dari pemerintah,†katanya.
Dengan terganjalnya pembangunan infrastruktur, menurut Yanuar, secara otomatis akan berpengaruh terhadap investasi yang masuk. Investasi bukan sebatas pada kepercayaan, tapi diperlukan infrastruktur yang memadai sehingga pemodal yakin investasinya berkembang dengan baik.
Direktur
Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Enny Sri Hartati menambahkan, untuk menghilangkan kutukan rendahnya penyerapan anggaran, pemerintah harus membuat perencanaan yang lebih detil agar eksekusi program lebih mudah. Selain itu, koordinasi juga menjadi masalah yang seharusnya bisa diperbaiki untuk membuat penyerapan anggaran cepat.
“Koordinasi antar kementerian dan lembaga lemah sekali. Jangankan antar kementerian, di dalam satu kementerian saja rumit, misalnya untuk penyerapan modal. Seperti soal lelang atau tender yang administrasinya bukan dilakukan oleh unit teknis terkait, melainkan harus dari unit lain,†tegas Enny. [Harian Rakyat Merdeka]
