Berita

hendardi/ist

Politik

OPM di Oxford Tidak Penting, Segerakan Dialog Jakarta-Papua

RABU, 08 MEI 2013 | 22:58 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

. Kabar Organisasi Papua Merdeka (OPM) membuka kantor di Inggris tidak perlu disikapi secara berlebihan.

Begitu disampaikan Ketua Setara Institute, Hendardi, dalam pesan elektronik yang dikirimkan ke redaksi, Rabu (8/5). Dia mengatakan, dalam perspektif hukum internasional, pembukaan kantor OPM di Oxford tidak akan berimplikasi apapun karena mereka bukanlah subyek hukum internasional yang memiliki hak dan bargaining kokoh di dunia internasional.

"Aktivitas pegiat OPM di Inggris, Belanda, dan beberapa negara lainnya, sebenarnya tidak lebih kumpulan warga Papua dan simpatisannya yang menaruh keprihatinan sama terhadap kondisi Papua. Saat ini, tidak ada kekuatan nyata di Papua yang memperjuangkan pemisahan Papua dari NKRI," kata dia


Namun demikian, kata Hendardi, langkah Kementerian Luar Negeri untuk memastikan tidak adanya intervensi dari Inggris tetap diperlukan.

Dikatakannya, langkah pemerintah sudah tepat dan harus terus dimonitor untuk memastikan aktivitas para pegiat OPM tidak semakin destruktif bagi terwujudnya dialog Jakarta-Papua.

"Isu Papua adalah isu ketidakadilan, mismanagement tata kelola pemerintahan, dan belum adanya langkah progresif pemerintah pusat mengatasi segenap permasalahan di Papua," imbuhnya.
 
Lebih lanjut Hendardi mengatakan, pembukaan kantor OPM di Oxford akan merusak upaya-upaya dialog yang selama ini digagas untuk merumuskan penyelesaian persoalan di Papua. Hal lain yang jauh lebih utama adalah pemerintah Indonesia harus menunjukkan keseriusan dalam menyikapi tuntutan sebagian besar aspirasi masyarakat Papua.

"Segera atasi persoalan ketidakadilan, penyelesaian pelanggaran HAM, dan akselerasi pembangunan di segala bidang di Papua," imbau dia. [dem]

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Jusuf Hamka Sujud Syukur Menang Gugatan Lawan Hary Tanoe

Kamis, 23 April 2026 | 12:34

Purbaya Kecewa Banyak Pegawai Kemenkeu Tak Jalankan Tugas: Digeser Baru Nangis

Kamis, 23 April 2026 | 01:30

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

UPDATE

Roy Suryo: Gibran Copy Paste Jokowi Bahkan Lebih Parah

Kamis, 30 April 2026 | 01:58

Kompolnas dan Agenda Reformasi Aparat Sipil Bersenjata

Kamis, 30 April 2026 | 01:45

Polemik Dugaan Suap Pendirian SPPG di Sulbar Dilaporkan ke Polisi

Kamis, 30 April 2026 | 01:18

HNW: Bila Anggota OKI Bersatu bisa Kendalikan Urat Nadi Perdagangan Dunia

Kamis, 30 April 2026 | 00:55

Menhan: Prajurit jadi Motor Pembangunan Selain Jaga Kedaulatan

Kamis, 30 April 2026 | 00:37

Satgas OJK Blokir 951 Pinjol Ilegal Ungkap Deretan Modus Penipuan Keuangan

Kamis, 30 April 2026 | 00:19

Investasi Bodong dan Bias Sistem Keuangan

Rabu, 29 April 2026 | 23:50

Pelaporan SPT 2025 Masih di Bawah Target Jelang Deadline

Rabu, 29 April 2026 | 23:36

Komunikasi Publik Menteri PPPA Absurd dan Tidak Selesaikan Persoalan!

Rabu, 29 April 2026 | 23:09

Pemanfaatan Listrik Harus Maksimal Dongkrak Kemandirian Desa

Rabu, 29 April 2026 | 22:43

Selengkapnya