Berita

Syahganda Nainggolan: Kebetulan Presiden RI menjadi Ksatria Kerajaan Inggris

RABU, 08 MEI 2013 | 09:56 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

Aktivis Jaringan Aktivis Pro Demokrasi (Prodem) menemui pimpinan MPR di Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta, kemarin Selasa (7/5). Aktivis Prodem yang dikomandoi Syahganda Nainggolan ini disambut langsung Ketua MPR Taufiq Kiemas beserta pimpinan lainnya.

Mereka menemui pimpinan MPR berangkat dari rasa keprihatinan akan arah Indonesia yang tidak menunjukkan tanda-tanda lebih baik meski sudah 15 tahun reformasi.

Setidaknya, ada empat permasalahan nasional yang sangat kritis yang mereka soroti dan sampaikan dalam pertemuan tersebut.


Pertama soal nasionalisme. Syahganda menjelaskan, krisis nasionalisme di Indonesia begitu dahsyat. Puncaknya adalah saat Organisasi Papua Merdeka (OPM) membuka kantor perwakilan di Oxford, Inggris, sebuah negara berdaulat.

"Pemerintah Inggris tidak bisa melarang dan kebetulan Presiden RI menjadi ksatria Kerajaan Inggris. Bagaimana sebuah bangsa bisa dihinakan begitu besar," kata Syahganda.

Kedua terkait kedaulatan rakyat Vs kedaulatan kapital. Ada tokoh mau jadi calon presiden dan paling populer di negeri ini berdasarkan hasil survei. Sang tokoh itu mengatakan dirinya kapitalis yang pancasilais.

"Saya bingung. Ini orang kalau jadi presiden bagaimana nantinya. Kapitalis itu tidak mungkin pancasilais," kata Syahganda tanpa menyebutkan siapa tokoh dimaksud. Tapi tampaknya, telunjuk Syahganda mengarah pada Prabowo Subianto.

Ketiga yang dirisaukan aktivis prodem adalah daya saing. Menurutnya, daya saing bangsa Indonesia  lemah. Karena tidak punya prinsip-prinsip kemandirian." Buktinya, Indonesia tidak punya skenario untuk tumbuh menjadi bangsa yang mempunyai daya saing. Mestinya mencontoh Korea Selatan.

Terkahir adalah social welfare. Sampai saat ini bangsa Indonesia masih ragu-ragu soal social welfare ini. Hampir semua indikator dalam pembangunan bangsa terus menurun mulai dari pendidikan hingga kesehatan. [zul]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

Pelaku Penembakan Rombongan Tito Karnavian Diringkus

Jumat, 03 April 2026 | 19:59

UPDATE

Nasdem Ingatkan Ancaman El Nino dan Dampak Geopolitik ke Pangan Nasional

Selasa, 07 April 2026 | 14:17

Istana Kaji Wacana Potong Gaji Menteri, Belum ada Keputusan

Selasa, 07 April 2026 | 14:14

Pemerintah Genjot Biofuel untuk Redam Dampak Kenaikan Harga Pangan

Selasa, 07 April 2026 | 14:02

Benteng Etika Digital: Pemerintah Godok Dua Perpres untuk Jinakkan Risiko AI

Selasa, 07 April 2026 | 13:53

KPK Panggil Petinggi 5 Perusahaan Travel Haji

Selasa, 07 April 2026 | 13:34

Seruan Saiful Mujani Tak Digubris, Istana: Prabowo Fokus Agenda Strategis

Selasa, 07 April 2026 | 13:33

Monitoring Ketat Jadi Kunci WFH ASN Tetap Produktif

Selasa, 07 April 2026 | 13:21

Pemerintah Klaim Ketahanan Pangan Nasional Stabil hingga 11 Bulan ke Depan

Selasa, 07 April 2026 | 13:17

Jangan Adu Domba Rakyat dengan Pemerintah Soal BBM

Selasa, 07 April 2026 | 13:11

Kasus Suap Pemkab Bekasi: KPK Periksa Istri Ono Surono Sebagai Saksi

Selasa, 07 April 2026 | 13:08

Selengkapnya