Rencana pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi dikeluhkan para petani. Alasannya, mereka harus mengeluarkan anggaran lebih besar untuk produksi.
Udin (45), seorang petani yang tinggal di Patok Beusi, Subang, Jawa Barat, tidak setuju dengan rencana kenaikan BBM subsidi oleh pemerintah. Pria berkulit hitam itu menyampaikan unek-uneknya kepada Rakyat Merdeka, akhir pekan lalu.
“Kalau BBM naik semuanya naik. Apalagi saat musim kering, petani harus mengeluarkan ongkos lebih buat beli BBM mesin air untuk mengairi sawah,†katanya.
Udin bercerita, ketika musim kering, para petani di daerahnya bisa sampai seharian menyedot air melalui mesin air. Akibatnya, anggaran ikut membengkak karena harus membeli BBM. “Jadi, biaya terbesar produksi pertanian selain untuk biaya pupuk juga untuk BBM,†curhatnya.
Dia mengaku harga BBM yang dibelinya lebih mahal dibanding harga resmi yang dijual Pertamina. Soalnya, selama ini para petani membelinya dari pengecer. Harganya antara Rp 5.000-6.000 per liter.
“Di desa kan tidak ada pom bensin. Jadi belinya di pengecer, tentu harganya lebih mahal. Harganya juga tidak stabil kadang naik dan turun,†jelasnya.
Udin berharap, pemerintah mengkaji Kenaikan harga BBM subsidi. Tapi, jika memang terpaksa dinaikkan, sebaiknya ada subsidi khusus untuk petani. Sebab, biaya produksi sekarang sangat tinggi. Selain BBM, harga pupuk juga terus naik. Jadi, pas panen untungnya sangat sedikit.
Hal yang sama disampaikan Aang (35). Jika harga BBM dinaikkan jadi Rp 6.000 per liter, maka petani harus membelinya dengan harga Rp 7.000 -Rp 8.000 per liter. “Ini semakin memberatkan nasib kami. Kerja siang malam tapi tidak dapat untung,†ucapnya sambil sesekali mengusap keringat di dahinya.
Dari pantauan
Rakyat Merdeka, petani di daerah Subang perlu mengeluarkan biaya lebih untuk beli BBM. Mereka harus membeli 10 liter BBM untuk menyedot air dan mengairi sawahnya. Bahkan, jumlahnya bisa naik jika musim kemarau.
Direktur Eksekutif Indonesia Global Justice (IGJ) M Riza Damanik berpendapat, kenaikan harga BBM menjadi Rp 6000-6.500 akan berdampak membanjirnya produk pangan impor di Indonesia. Menurutnya, impor pangan diprediksi melonjak hingga lebih dari 30 persen.
“Setidaknya ada dua faktor utama yang mempengaruhi lonjakan volume impor pangan akibat kenaikan BBM. Yaitu, meningkatnya biaya produksi di tingkat petani dan nelayan,†jelasnya.
Saat ini, kata Riza, yang perlu dilakukan pemerintah adalah membenahi distribusi BBM bersubsidi secara berkeadilan ke kampung petani dan nelayan. Pada periode 2011-2012, hanya kurang dari 10 persen dari proyek pembangunan Solar Packet Dealer Nelayan (SPDN) yang berhasil beroperasi di kampung nelayan. Selebihnya belum beroperasi.
“Subsidi BBM tetap diperlukan guna menjaga ketersediaan pasokan pangan dan perekonomian rakyat Indonesia,†ujarnya.
Anggota Komisi IV DPR Ma’mur Hasanuddin mengatakan, kenaikan BBM akan berdampak pada pelambatan pertumbuhan sektor pertanian. Mengingat pengelolaan produksi dan distribusi pangan banyak menggunakan BBM bersubsidi khususnya jenis solar.
“Diperkirakan kenaikan hampir 15 persen dari biaya sebelumnya,†terangnya.
Penggunaan BBM pada usaha tani umumnya pada pengolahan tanah dan pengolahan hasil. Pengolahan tanah, yaitu pembajakan dan penggaruan umumnya menggunakan traktor tangan (hand traktor).
Sebagian petani di Indonesia juga menggunakan pompa air untuk mengairi sawahnya yang menggunakan BBM. Di Pulau Jawa, pompa air banyak digunakan karena air irigasi tidak mencukupi, sumber air bisa dari air sungai atau air tanah. [Harian Rakyat Merdeka]
