. Lambannya respon Susilo atas persoalan Papua dan perbudakan ala Yuki juragan kuali, membuat geram beberapa tokoh yang tergabung dalam Aliansi Bhineka Tunggal Ika (ANBTI).
Majelis Nasional ANBTI, Kyai Maman Imanulhaq menyesalkan respon SBY akan dua kasus besar itu. Soal Papua dan perbudakan di Tanggerang itu sangat penting karena menyangkut kedaulatan Bangsa dan Negara. Ia mengingatkan bahwa dalam pembukaan UUD 45 alenia empat disebutkan tugas utama pemerintah dan negara adalah untuk melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia.
"Kalau sikap presiden seperti ini tidak mustahil NKRI akan tinggal masa lalu. Ketidaktegasan pemerintah SBY akan menjadikan Indonesia kehilangan kedaulatannya sebagai bangsa dan negara," tegas Kyai Muda yang aktif sebagai Board di Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) dan Fahmina institute, kepada wartawan, Kamis (7/5).
Aktivis ANBTI yang juga tokoh Masyarakat Adat Sunda Wiwitan Cigugur, Dewi Kanti merasa sedih melihat dibukanya kantor perwakilan Papua Merdeka di Oxford Inggris.
"Menurut saya, Bangsa kita ini salah urus dan salah memilih orang yang ngurus. Itu sama dengan tetap menjadi budak bangsa lain. Keluar dari mulut buaya, masuk ke mulut singa," katanya.
"Masyarakat Papua butuh kesejahteraan, butuh rasa aman. Saatnya masyarakat Papua menentukan masa depannya sendiri dengan berjuang meningkatkan kualitas SDM dan pengelolan SDA yang dapat memakmuran Papua dengan tetap berada di naungan Ibu Pertiwi, Republik Indonesia," sambungnya.
Bukan hanya kedaulatan wilayah, aktivis ANBTI lainnya Pdt. Emmy Sahertian menilai SBY gagal dalam menjaga kedaulatan energi. Padahal Indonesia merupakan negara yang memiliki cadangan minyak yang cukup besar. Produksi minyak yang terus melorot menjadikan Indonesia tidak bisa menjaga ketahanan energi. Apa yang akan terjadi, tentu harga BBM akan sangat tergantung dari harga minyak internasional dan mau tidak mau subsidi akan dicabut. Kegamangan pemerintan soal kebijakan BBM membuat rakyat makin menderita.
"Jangan selalu mengaitkan kebijakan dengan upaya menjaga pencitraannya sebagai Presiden dan sebagai ketua umum partai Demokrat. Rakyat menanggung beban berat ketidakjelasan kebijakaan soal BBM", kata Emmy mengakhiri pembicaraan.
[dem]
