Berita

ibas

Ibas bantah Ayahnya Istimewakan Keluarga dalam Penentuan DCS

SELASA, 07 MEI 2013 | 06:42 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

Ketua Umum DPP Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono tidak pernah mengistimewakan keluarga dalam proses penentuan Daftar Calon Sementara (DCS) Partai Demokrat.

Penegasan itu disampaikan Sekjen DPP Partai Demokrat, Edhie Baskoro Yudhoyono dalam keterangan persnya yang diterima kemarin petang.

"Jelas tidak ada instruksi dari Pak SBY menyangkut siapa yang boleh dan tidak boleh mencalonkan diri sebagai anggota legislatif. Tidak ada hak istimewa keluarga, bahkan Pak SBY pernah minta mencoret nama, meskipun ada hubungan saudara, karena tidak memenuhi syarat,” jelas Ibas, panggilannya,


Putra SBY ini menambahkan, dalam proses perekrutan dan seleksi Calon Legislatif (Caleg), Partai Demokrat lebih mengandalkan kualitas, integritas dan kapasitas calon bersangkutan.

“Jadi, bila ada sejumlah nama dari keluarga (besar) menjadi daftar DCS, itupun karena mereka semua telah mengikuti proses kaderisasi dan berjuang untuk partai sejak lama,” terang Ibas.

Ibas menjelaskan nama-nama yang masuk dalam DCS Partai Demokrat adalah kader Demokrat yang memiliki platform perjuangan sesuai dengan identitas Partai Demokrat. Untuk itu, Ibas menyerahkan kepada masyarakat pemilih yang berhak menilai dan memilih calon anggota legislatif berkualitas.

“Justru hal ini menandakan bahwa keluarga (besar) memiliki platform yang sama cocok dengan Partai Demokrat, untuk diperjuangkan. Pada akhirnya tentu dalam sistem demokrasi kita, rakyat yang menentukan pilihannya, merekapun memiliki peluang yang sama dengan seluruh kandidat-kandidat lainnya.

Ibas ingin menegaskan komitmennya untuk berkarir di bidang politik. “Kalau menyangkut keluarga SBY, yang dimaksud keluarga adalah Pak SBY, Ibu Ani, Mas Agus dan Saya (Ibas). Saya memang sejak dulu aktif di Partai Demokrat dan memilih berkarir di bidang politik. Jadi kalau saya mencalonkan lagi pada 2014 ini bukan karena keluarga, tetapi karena ingin kembali berkarir di bidang politik," tutupnya. [zul]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

Pelaku Penembakan Rombongan Tito Karnavian Diringkus

Jumat, 03 April 2026 | 19:59

UPDATE

Nasdem Ingatkan Ancaman El Nino dan Dampak Geopolitik ke Pangan Nasional

Selasa, 07 April 2026 | 14:17

Istana Kaji Wacana Potong Gaji Menteri, Belum ada Keputusan

Selasa, 07 April 2026 | 14:14

Pemerintah Genjot Biofuel untuk Redam Dampak Kenaikan Harga Pangan

Selasa, 07 April 2026 | 14:02

Benteng Etika Digital: Pemerintah Godok Dua Perpres untuk Jinakkan Risiko AI

Selasa, 07 April 2026 | 13:53

KPK Panggil Petinggi 5 Perusahaan Travel Haji

Selasa, 07 April 2026 | 13:34

Seruan Saiful Mujani Tak Digubris, Istana: Prabowo Fokus Agenda Strategis

Selasa, 07 April 2026 | 13:33

Monitoring Ketat Jadi Kunci WFH ASN Tetap Produktif

Selasa, 07 April 2026 | 13:21

Pemerintah Klaim Ketahanan Pangan Nasional Stabil hingga 11 Bulan ke Depan

Selasa, 07 April 2026 | 13:17

Jangan Adu Domba Rakyat dengan Pemerintah Soal BBM

Selasa, 07 April 2026 | 13:11

Kasus Suap Pemkab Bekasi: KPK Periksa Istri Ono Surono Sebagai Saksi

Selasa, 07 April 2026 | 13:08

Selengkapnya